MenkopUKM RI, Teten Masduki menyampaikan apresiasi kepada negara anggota ASEAN yang telah berupaya memperkuat komitmen regional terhadap IB, melalui penyelenggaraan the High-Level Ministerial Meeting on Inclusive Business. (Foto: KemenkopUKM RI)
Bali, serayunusantara.com – Melansir dari laman KemenkopUKM RI, The Sixth ASEAN Inclusive Business Summit yang diselenggarakan di Indonesia menekankan pada pentingnya menciptakan iklim usaha bagu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta bagi usaha besar untuk mengadopsi model bisnis inklusif (IB) yang mampu bekrontribusi pada pengembangan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayan ASEAN.
Dengan tema “Incentivising Businesses for Inclusive Growth,” pertemuan berfokus pada kemitraan multi-stakeholders dalam menciptakan ekosistem IB di ASEAN melalui dukungan kebijakan, akreditasi, pelatihan dan pendampingan, serta penyusunan skema kebijakan yang inovatif.
Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki menyampaikan apresiasi kepada negara anggota ASEAN yang telah berupaya memperkuat komitmen regional terhadap IB, melalui penyelenggaraan the High-Level Ministerial Meeting on Inclusive Business. “Pertemuan ini menjadi sejarah bagi ASEAN, di mana seluruh Menteri dari negara anggota ASEAN telah sepakat untuk memperkuat komitmen dalam mengakselerasi praktik IB di ASEAN.”
Dalam pelaksanaan IB Summit ini, ASEAN telah memperkuat komitmennya dalam High-Level Ministerial Meeting yang diikuti oleh para Menteri yang membidangi pengembangan UMKM dari seluruh negara anggota ASEAN. Forum ini juga menghasilkan joint statement “Declaration on Promoting Inclusive Business Models : Empowering Micro, Small and Medium Enterprises for Equitable Growth”, yang menekankan pentingnya UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, produktivitas, dan peningkatan pendapatan dunia usaha. Di samping itu, penerapan model IB juga dapat mendukung pencapaian tujuan ekonomi, perdagangan, dan sosial.
Baca Juga: KKP dan Kemenkop UKM Luncurkan Susu Ikan sebagai Produk Hilirisasi
Komitmen petinggi ASEAN yang dihasilkan ini berpedoman pada Rencana Aksi Pengembangan Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027), yang telah disepakati oleh para Menteri ekonomi di ASEAN dalam forum ASEAN Economic Minister’s Meeting ke-55, yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2023 di Semarang, Indonesia.
Rencana Aksi tersebut berfokus pada empat area prioritas, yaitu memperkuat dukungan kebijakan bagi negara ASEAN untuk mengembangakan dan menerapkan kebijakan dan strategi IB; mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan dan mengintegrasikan model bisnis inklusif dan berkelanjutan melalui pendampingan untuk mengembangkan model IB dan mendorong kemitraan UMKM dengan usaha besar; penyusunan akses pembiayaan berbasis IB; dan penyusunan ASEAN IB Knowledge Hub sebagai platform informasi IB.
Sementara itu, Direktur Integrasi Pasar Sekretariat ASEAN, Dr Le Quan Lan, mewakili Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, turut menyambut hangat Rencana Aksi untuk Promosi Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027) yang baru saja disepakati oleh ASEAN yang dipandang dibentuk pada waktu yang tepat, seiring dengan upaya persiapan untuk mengatasi perubahan dalam lanskap ekonomi dunia. Kemudian, beliau memberikan rekomendasi terkait implementasi Rencana Aksi untuk mempromosikan inklusivitas dalam pendekatan ASEAN dalam mengatasi prioritas utamanya, khususnya dalam bidang digitalisasi, ekonomi hijau, dan ketahanan rantai pasok.
Sebagai bentuk kolaborasi dengan ASEAN Business Advisory Council, ASEAN Inclusive Business Awards turut diberikan kepada 10 pelaku usaha di ASEAN yang telah menerapkan model IB. “Perbedaan bisnis inklusif dengan bisnis pada umumnya terletak pada tata kelola bisnis yang lebih berorientasi pada masyarakat dan lingkungan dibandingkan keuntungan semata, sehingga mampu mengakselerasi pencapaian SDGs. ESCAP berkomitmen untuk terus mengkampanyekan IB kepada seluruh masyarakat,” ujar Armida Salsiah Alisjahbana, Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP).
“Penerapan model IB yang dilakukan di negara anggota ASEAN dapat mendukung agenda pembangunan ASEAN, integrasi global value chains, dan memperkuat perekonomian ASEAN,” tegas Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal OECD. “Kami akan terus berupaya untuk memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan, serta best practices untuk mendukung IB dan praktik kebijakan model IB oleh pemangku kebijakan di ASEAN. Kami siap untuk menjalin kerja sama yang lebih kuat untuk mendukung pendirian ASEAN Knowledge Hub sebagai bagian dari rencana aksi IB.”
Sejalan dengan upaya pengembangan usaha berkelnajutan, Dio Herdiawan Tobing, Head of Public Policy for Asia at the World Benchmarking Alliance menyampaikan apresiasi kepada ASEAN yang telah mengedepankan pelaku usaha sebagai pemacu pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. “ASEAN telah berhasil menunjukkan bagaimana lan
Sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023, penyelenggaraan IB Summit dilaksanakan melalui kerja sama yang terjalin antara Kementerian Koperasi dan UKM RI, ESCAP, OECD, dan ASEAN Secretariat, serta didukung oleh World Benchmarking Alliance dan Oxfam.
Pertemuan dihadiri oleh perwakilan pemerinta, sektor swasta dari ASEAN dan luar ASEAN, investor, dan organisasi pembangunan. Selain itu, pertemuan juga merupakan bagian dari agenda tahunan ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises, badan sektoral di bawah pilar ekonomi ASEAN yang berperan dalam pengembangan UMKM, dan berkontribusi terhadap implementasi ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025. Pertemuan IB ke-7 akan diselenggarakan oleh Laos sebagai tuan rumah di tahun 2024.***
