Mendes PDTT saat membuka Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Program P3PD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA Surabaya, Minggu (12/11/2023). (Foto: Kemendes PDTT RI)
Surabaya, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemendes PDTT RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, kemajuan pembangunan desa tercapai berkat akurasi data, monitoring dan implementasi yang disampaikan pendamping desa. Data tersebut berdasarkan masalah dan kebutuhan warga desa di lapangan.
Keberhasilan itu ditunjukkan dengan data pembangunan desa secara keseluruhan sepanjang tahun 2014-2023, di mana Desa Mandiri bertambah 11.282 desa, yakni dari 174 desa menjadi 11.456 desa.
Dengan demikian, data pembangunan desa hari ini jauh berbeda, bahkan melampaui dari pada awal tahun 2014.
“Tepat pada titik inilah peran tenaga pendamping profesional (TPP) bermakna. Kiprahnya di lapangan turut menentukan implementasi, setiap kebijakan yang diterbitkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” ujar menteri yang akrab Gus Halim ini saat membuka Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Program P3PD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA Surabaya, Minggu (12/11/2023).
Lebih jauh, Gus Halim menjelaskan bahwa peranan strategis pendamping desa akan semakin besar dan luas, sejalan dengan pesatnya pengembangan industri ekonomi lokal yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Baca Juga: Konferensi Asia Pasifik Pariwisata 4.0 Jadi Pendorong Perubahan Dalam Pembangunan PED
Di samping itu, rumusan APB Desa 2023 menunjukkan, rata-rata jumlah kegiatan pembangunan di Desa Sangat Tertinggal hanya 18 jenis.
Sementara pada Desa Mandiri, rata-rata tercakup 39 jenis kegiatan pembangunan.
“Ini menunjukkan kebutuhan peran TPP, harus meningkat sejalan dengan peningkatan status pembangunan desa, menguatkan peran membersamai. Ing madyo mangun karso,” papar Profesor Kehormatan UNESA ini.
Gus Halim menambahkan, saat ini Kemendes PDTT juga terus melakukan percepatan pengembangan transmigrasi, dengan berbasis kawasan dalam suatu kesatuan sistem yang utuh.
Pengembangan transmigrasi ini membutuhkan peran badan usaha untuk membangun kawasan tersebut, terutama sistem kelistrikan.
Baca Juga: Kepala Desa Kunci Percepatan Pembangunan
Pengembangan itu diyakini akan bermanfaat pada perekonomian setempat, seperti pada sektor peternakan, perikanan maupun pertanian. Di antaranya untuk pembangunan fasilitas pendinginan, pengolahan hasil pertanian, dan juga telekomunikasi.
Saat ini, tujuh kawasan transmigrasi telah masuk kategori Berdaya Saing. Sedangkan 12 kawasan masuk kategori Berkembang, dan 33 kawasan lainnya pada kategori Mandiri.
“Di Indonesia, terdapat 152 kawasan transmigrasi. Adapun RPJMN 2020-2024 menetapkan target revitalisasi 52 kawasan. Rata-rata nilai indeks kawasan transmigrasi tersebut telah meningkat, dari 48,74 persen poin menjadi 57,50 persen poin,” ungkap Gus Halim.
Kegiatan ini diikuti oleh ribuan Tenaga Pendamping (TP) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berasal dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur, di antaranya Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Bondowoso, Sidoarjo, Madiun, Magetan, dan Ngawi.
Sedangkan Gus Halim hadir didampingi Kepala BPSDM Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela, dan Sekretaris BPSDM Kemendes PDTT Asnawi Sabil.***
