Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024. (Foto: Kemhan RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemhan RI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Acara tersebut dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (29/11).
Ini merupakan penyerahan terakhir dalam masa periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang akan berakhir pada tahun 2024. DIPA dan TKD TA 2024 adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi pedoman bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolaboratif.
Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Presiden mengingatkan para pemimpin untuk tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran. “Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” tegas Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo juga meminta para pimpinan kementerian/lembaga negara dan kepala daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Ini menjadi penting mengingat situasi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, dengan geopolitik yang terus memanas, dampak perubahan iklim yang semakin nyata, serta potensi krisis dan resesi yang semakin menguat. “Saya ingin mengingatkan kepada semuanya kita harus terus waspada, hati-hati, waspada,” tegas Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Sekjen Kemhan Hadiri Perayaan Puncak HUT Ke-52 KORPRI
Pada tahun ini penyerahan DIPA dan TKD TA 2024 dilakukan secara digital, bukan dalam bentuk dokumen fisik seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Ini menandai sebuah langkah maju dalam era digitalisasi dan efisiensi dalam pemerintahan.***