Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri saat menghadiri rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI kepada Dewan Pengawas LPP TVRI dan RRI di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023). (foto: Runi/mr)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri meminta TVRI dan RRI mengambil porsi dalam rangka menghadapi krisis, baik masalah pangan maupun energi. Dalam hal ini yakni, TVRI dan RRI melalui siarannya, dapat mengedukasi masyarakat terkait hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkannya.
“Artinya tanaman tumbuhan. Jadi bukan hanya ketergantungan dengan beras atau padi saja tapi justru bagaimana supaya daerah-daerah atau petani-petani yang selama ini mungkin berhasil itu lebih banyak diberikan porsi untuk (siaran) di RRI dan TVRI,” ujar Basri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI kepada Dewan Pengawas LPP TVRI dan RRI di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023)
Tak hanya pertanian, menurutnya UMKM pun juga perlu mendapatkan porsi siaran yang sama, baik di TVRI maupun RRI. Menurutnya, hal itu salah satu upaya guna menjaga ketahanan dalam menghadapi resesi ekonomi di Indonesia.
Baca Juga: AJI Menuntut Presiden Mencabut Perppu Cipta Kerja
“Nah UMKM ini kan saya kira ini yang akan lebih cepat lagi memulihkan perekonomian kita di tengah-tengah sulitnya masyarakat saat ini. Karena itu saya juga minta UMKM ini juga lebih lagi diberikan porsi,“ lanjut Legislator asal Lampung ini.
Lebih lanjut, dirinya menilai, banyak masyarakat yang kini memiliki beragam kreasi dan inovasi. Namun, tak jarang dari mereka yang memiliki kendala bahkan tidak mampu mempromosikan hasil karyanya, khususnya di daerah-daerah terpencil (3T).
“Kalau bisa mungkin juga diperbanyak acara untuk diskusi, bagaimana supaya masyarakat itu bisa tahu bagaimana perkembangan-pengembangannya termasuk masalah-masalah ini packing-nya satu produk itu,” imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Dirinya pun berharap, keterlibatan TVRI dan RRI ke depan menyambut tahun pemilu, dapat membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti KPU. Sehingga permasalahan pemilu seperti mengenai quick count dapat dipantau oleh masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas lagi.
“Harapan saya karena mungkin TVRI lebih luas juga ditonton oleh masyarakat Indonesia. Mungkin untuk kerjasama masalah quick count ke depan ini,” ungkapnya.
Diketahui, Komisi I DPR RI RDP dengan Dirut dan Dewas LPP RRI serta Dirut dan Dewas LPP TVRI, yakni dengan agenda Penguatan peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam edukasi politik masyarakat, serta upaya strategis berkelanjutan terkait siaran multiplatform. (hal/rdn)
