(Foto: Kemenlu RI)
Bandung, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenlu RI, Diplomasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama kebijakan luar negeri guna memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebanyak 27 perjanjian ekonomi berhasil diselesaikan, baik dalam bentuk Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), maupun Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) (08/01).
“Selama hampir sepuluh tahun terakhir, diplomasi ekonomi menjadi prioritas utama. Tujuannya jelas yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kemandirian bangsa,” ujar Menlu RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang diselenggarakan di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA).
Diplomasi ekonomi Indonesia berjalan di tengah situasi dunia yang penuh tantangan, mulai dari perang dagang AS-China, pandemi Covid-19, hingga perang Rusia-Ukraina. Rivalitas geopolitik yang memanas, maraknya proteksionisme, dan pendekatan me-first policy juga menambah kompleks tantangan diplomasi ekonomi.
Di tengah situasi tersebut, diplomasi ekonomi Indonesia terus bekerja untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Selama hampir sepuluh tahun terakhir, sebanyak 27 perjanjian ekonomi berhasil diselesaikan, baik dalam bentuk Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), maupun Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Baca Juga: Indonesia-Kamboja Manfaatkan Momentum 65 Tahun Hubungan Diplomatik
Insiaitif baru diluncurkan untuk memperkuat kemitraan ekonomi dan pembangunan dengan berbagai kawasan, seperti Indonesia-Africa Forum (IAF) dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) untuk kawasan Afrika Hubungan dengan kawasan ini juga diperkuat dengan kunjungan Presiden Jokowi ke empat negara Afrika di bulan Agustus 2023 yang menghasilkan 33 kesepakatan senilai lebih dari USD 4 miliar
Inisiatif lainnya juga mencakup Indonesia-Latin America and the Caribbean Business Forum (INA-LAC) untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia, Indonesia-Europe Business Forum untuk kawasan Eropa, Indo-Pacific Forum for Development untuk kawasan Pasifik dan KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum negara kepulauan.
Diplomasi ekonomi juga dilakukan dalam forum PBB, G20 dan ASEAN. Dalam PBB, Indonesia inisiasi Resolusi SMU PBB 74/198 yang menetapkan 2021 sebagai Tahun Internasional Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 menghasilkan berbagai kerja sama ekonomi konkret dengan 361 proyek negara G20 senilai total lebih dari USD 71 miliar dan proyek yang melibatkan swasta Indonesia senilai lebih dari USD 29 miliar. Sementara ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF) di masa keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 hasilkan 93 proyek kerja sama senilai USD 38,2 miliar, dimana USD 13,5 miliar diantaranya di bidang kesehatan, pengolahan mineral, dan keuangan milik swasta Indonesia.
Baca Juga: KJRI Davao City Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Kota Tagum
Peningkatan performa ekonomi Indonesia saat ini meningkat secara signifikan dibanding tahun 2014. Nilai perdagangan meningkat hampir 24%, lebih dari USD 355 miliar pada 2014 menjadi lebih dari USD 439 miliar per November 2023 dengan surplus lebih dari USD 33 miliar. Investasi asing ke Indonesia naik lebih dari 32% dari USD 28,5 miliar di tahun 2014 menjadi USD 37,8 miliar per September 2023. Semua angka tersebut merupakan data performa diplomasi ekonomi selama 9 tahun terakhir.***
