Menteri PPPA, Bintang Puspayoga pada ramah tamah sebelum acara puncak Munas Perempuan 2024 di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu, 20 April 2024. (Foto: KemenPPPA RI)
Bali, serayunusantara.com – Melansir dari laman KemenPPPA RI, Jalan menuju kesetaraan gender, dimana ada persamaan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki yang dimulai oleh pahlawan nasional RA Kartini masih panjang. Budaya patriarki di Indonesia hingga kini masih melembaga dalam cara pandang, tata cara kehidupan sehari-hari, dalam kebijakan di berbagai lini di sektor sosial budaya, ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Meskipun begitu, penerus cita-cita RA Kartini terus bertambah untuk mendobrak stigma perempuan hanya sebagai obyek pembangunan.
Tahun 2024 ini perwakilan dari organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI, desa model dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) binaan Kemen PPPA serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal, berkumpul di Kabupaten Badung, Bali mengikuti Puncak Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan 2024) yang berlangsung Sabtu, 20 April 2024. Sebelum acara puncak, peserta mengikuti ramah tamah dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga. Kegiatan ini menjadi ajang peserta untuk membagikan pengalaman dan pencapaian mereka.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang sudah berjalan baik antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah terus berkomitmen memberdayakan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal, melalui berbagai upaya, salah satunya melalui Musyawarah Perempuan Nasional 2024. Kita memastikan “no one left behind” berdasarkan prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif. Kita semua terus berusaha agar perempuan tidak hanya sekedar menjadi obyek, tetapi perempuan adalah subyek dalam kegiatan pembangunan,”ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA menyatakan Munas Perempuan 2024 adalah keberlanjutan dari kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian PPN/Bappenas, Organisasi Masyarakat Sipil, dan INKLUSI (kemitraan Australian-Indonesia menuju masyarakat yang inklusif). Program ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah kabupaten/kota yang memberikan perhatian besar pada isu perempuan dan anak.
“Saya salut pada perubahan besar kelompok perempuan yang kini dipandang sebagai bagian dari pelaku pembangunan, banyak didengar pendapatnya, memiliki keberanian menyampaikan program dan solusi mulai dari tingkat desa hingga pusat, bermanfaat, dan mandiri finansial. Kami sampaikan apresiasi tinggi pada setiap pencapaian yang ada dan juga terimakasih atas tekad besar dari kelompok perempuan yang memiliki hati tulus untuk mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Isu kekerasan ini masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Kita semua berharap sembilan agenda dalam Munas Perempuan menjadi pertimbangan pemerintah daerah sebagai pengambilan kebijakan dan program perjuangan isu-isu perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marjinal lainnya,” tegas Menteri PPPA.
Baca Juga: Momentum Refleksi Perjuangan Kesetaraan Gender, Menteri PPPA Pimpin Upacara Hari Kartini di Rembang
Salah satu peserta Munas, Serni Harita dari Komunitas PERMAMPU Nias menceritakan keberhasilan perempuan di kampungnya memanfaatkan koperasi simpan pinjam (Credit Union) sebagai kendaraan ekonomi dan politik perempuan.
“Perempuan di Nias, Sumatera Utara ada yang terhimpit dalam salah satu adat yang memiskinkan perempuan, bahwa perempuan adalah komoditas dan bisa diperjualbelikan. Akses informasi terbatas, banyak kasus dan kami baru tahu ternyata ada Undang-Undang yang bisa melindungi perempuan seperti UU tentang Tindak Pindak Kekerasan Seksual. Kami berjuang melalui Credit Union (koperasi simpan pinjam), kami belajar banyak hal mulai dari mandiri ekonomi hingga politik memberdayakan perempuan.Kami bahkan bisa mengambil keputusan dalam musyawarah, sesuatu yang dulu sulit dilakukan. Saat ini Credit Union asetnya mencapai 47 milyar rupiah, dan kami menganggarkan sekitar 1 milyar rupiah untuk mendidik perempuan dan sebagian sisa hasil usaha kami juga untuk membantu perempuan korban kekerasan,” ujar Serti.
Selain Serti, adapula Ainiyah dengan disabilitas tuli dari KDD Kapongan Situbondo, Jawa Timur yang aktif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
“Saya bahagia, dalam kondisi tuli, saya diterima dengan baik. Saya mengalami tuli saat umur 7 tahun akibat kecelakaan dan sempat putus asa. Kini saya berani mengutarakan pendapat dalam Musrenbangdes. Pendapat saya dihargai,” ujar Ainiyah
Rangkaian Munas Perempuan 2024 dimulai pada 26 Maret secara daring yang menghasilkan usulan dan rekomendasi terhadap 9 (sembilan) isu yang diperkuat dengan data kuantitatif dan kualitatif. Kegiatan ini berhasil menjangkau 477 desa, 163 kabupaten dan 35 propinsi dan melibatkan lebih dari 4.000 partisipan. Munas Perempuan merupakan rangkaian Peringatan Hari Kartini yang juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Badung, 11 mitra INKLUSI bersama 117 Sub Mitra lokal. Munas Perempuan 2024 mengusung tema Suara Akar Rumput dalam Membangun (untuk Merawat) Indonesia “Perempuan Bagi Bumi Pertiwi”.***
