Kemen PPPA terus bersinergi dengan UNICEF dalam meningkatkan kualitas layanan PUSPAGA dalam memberikan Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial bagi masyarakat (DKMP). (Foto: KemenPPPA RI)
Bogor, serayunusantara.com – Melansir dari laman KemenPPPA RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus bersinergi dengan UNICEF dalam meningkatkan kualitas layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam memberikan Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial bagi masyarakat (DKMP). Setelah Penyusunan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Modul DKMP dilaksanakan di 3 daerah selama tahun 2023, yaitu di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur Kemen PPPA dan UNICEF melaksanakan pertemuan dalam rangka evaluasi program tahun 2023 dan penyusunan rencana program tahun 2024.
“Pelaksanaan Bimtek DKMP di tiga daerah diharapkan ditindaklanjuti dengan pengembangan layanan DKMP. Salah satu praktik baik yang sudah dilakukan adalah pengembangan layanan PUSPAGA di Kabupaten Bondowoso. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Bimtek DKMP untuk tahun 2024, mulai dari substansi contoh kasus, durasi pelaksanaan pelatihan, penekanan muatan materi yang diberikan, dan termasuk pemantauan pasca bimtek diberikan. Dengan evaluasi dan perencanaan bimtek Dukungan Kesehatan mental dan psikososial kedepan, sumber daya PUSPAGA diharapkan menjadi garda terdepan atau Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang membantu anak, keluarga untuk melakukan dukungan psikologi awal sebagai upaya penyelamatan anak dan keluarga agar memiliki resiliensi yang kuat,” ujar Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Rohika Kurniadi Sari.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DinsosP3AKB) Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah, mengatakan pihaknya terus memperkuat pengembangan sosial dengan menggalakkan partisipasi masyarakat.
“DinsosP3AKB Kab Bondowoso melakukan pengembangan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan 155 layanan PUSPAGA di tingkat Kecamatan dan Desa. Pengembangan ini dilakukan dengan melibatkan 12 Lembaga Masyarakat, termasuk pondok pesantren yang ada di Bondowoso,” ujar Anisatul.
Baca Juga: Menteri PPPA Tegaskan Perempuan dengan Latar Belakang Apapun Memiliki Hak yang Sama
Agar pelaksanaan program terkait DKMP ini dapat berkelanjutan diharapkan juga dapat masuk di dalam dokumen perencanaan di tingkat nasional sehingga dapat menjadi landasan bagi pemerintah di tingkat daerah. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Fungsional Perencana Ahli Madya Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olah Raga Bappenas, Yosi Diani Tresna.
“Sampai saat ini hingga bulan November masih bisa memberi masukan dengan catatan harus sesuai dengan visi misi Presiden terpilih, terutama untuk isu Perlindungan Anak. Isu DKMP ada di Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan sedang dalam pembahasan untuk penetapan targetnya,” ujar Yosi.
Kegiatan ini dihadiri seluruh Fasilitator Nasional DKMP yang sudah dilatih sejak tahun 2022, tenaga layanan PUSPAGA, UPTD PPA, Lembaga Masyarakat, dan perwakilan Dinas PPPA peserta bimtek, serta berbagai Kementerian/Lembaga pemangku kepentingan terkait.***
