Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada Rakernas di BKKBN, Jakarta Timur. (Foto: Kemensos RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemensos RI, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini diwakili oleh Plt. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pepen Nazaruddin menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur.
Rakernas BKKBN ini membahas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024.
“Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan desain program yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia guna menghadirkan generasi penerus yang sehat, unggul berdaya saing dan menguasai IPTEK,” ungkap Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada Jumat (25/4).
Percepatan Penurunan Stunting dapat dilakukan sejak awal ditingkat keluarga yaitu dengan pemenuhan gizi setiap anggota rumah tangga, ASI ekslusif bagi bayi usia 0-6 bulan, akses sanitasi dan air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat, pengasuhan yang layak dan keluarga proaktif dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Mensos Risma Resmikan Gerai PENA Pertama di Lembang
Arahan Wakil Presiden dalam rakernas BKKBN adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh program yang sudah dilaksanakan baik terkait capaian, pembelajaran maupun rekomendasi, kemudian mengidentifikasi strategi untuk mempercepat penurunan stunting di masa depan dengan fokus pada strategi untuk cegah kasus stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting dan fokus pada intervensi berdaya ungkit tinggi untuk percepat penurunan stunting, serta jaga komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting baik dipusat maupun di daerah guna antisipasi masa transisi dan pergantian kepemimpinan tahun ini.
Turut hadir dalam Rakernas tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Faisal.***
