Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Jumat (31/5/2024). (Foto: Ist/vel)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman DPR RI, Sejumlah stakeholder dari lintas instansi dan komunitas eco pesantren mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Green Hajj dan Eco Pesantren di Indonesia. Acara yang digelar di Jakarta, Jumat (31/5/2024), ini diinisiasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq.
Maman mengatakan FGD ini penting diselenggarakan sebagai platform penyatuan pemikiran untuk membangun mitigasi terhadap bencana pemanasan global. Menurutnya, komunitas pesantren perlu dilibatkan lebih jauh untuk mencegah dampak pemanasan global. Pasalnya, imbuh pria yang kerap disapa Kiai Maman itu, komunitas eco pesantren punya sumber daya yang besar untuk diberdayakan dalam upaca mencegah bencana iklim yang belakangan mulai melanda.
“Indonesia memiliki 26.975 pesantren. Apabila dibangun strategi kolaborasi antarpesantren dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menangkal perubahan iklim, maka akan menjadi aksi yang sangat signifikan. Apalagi sudah ada beberapa pesantren yang sudah fokus pada pelestarian lingkungan. Sehingga, yang dibutuhkan adalah rencana aksi untuk kolaborasi agar berkelanjutan dan terjadi akselerasi melalui Aliansi Eco-Pesantren,” kata Kiai Maman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (2/6/2024).
Sementara itu, di tempat yang sama Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Harry Alexander menyebut bahwa FGD ini digagas untuk mengetahui dan meningkatkan awareness akan dampak perubahan iklim terhadap pelaksanaan ibadah haji, serta mendorong kampanye haji yang ramah lingkungan melalui sinergi dengan eco pesantren Indonesia (Green Hajj). Selain itu, FGD ini juga diharap memberikan pemahaman akan pentingnya perencanaan keuangan dan kemampuan fisik dalam rangka menunaikan ibadah haji, juga tentunya untuk mewujudkan peningkatan layanan bagi Jemaah haji dengan sinergi antara lembaga terkait.
Baca Juga: Kemenag-DPR Bahas Anggaran 2025, Selaraskan Program Pemerintah
“Mendukung pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan dan memberikan kemashlatan bagi ummat dan seluruh stakeholder perhajian; Peningkatan pendaftar haji muda yang merupakan potensi dari berbagai Lembaga dan organisasi serta ekosistem perhajian; Mendukung perencanaan haji yang peduli lingkungan dan kemanfaatan bagi Ummat,” kata Harry menambahkan.
Hadir dalam kesempatan itu Anggota BPKH Harry Alexander, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Dra Eni Supartini, Deputi Direktur DEKS BI Anna Setiawati, Dr Fahrudin Mangunjaya akademisi UNAS, Prof Jatna Supritna dari DIPI, serta Ir Dadang Ahmad Cahria profesional. Hadir juga berbagai representasi komunitas eco pesantren dari berbagai wilayah Indonesia yang berdiskusi dengan tema “Green Hajj untuk mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pengelolaan Haji yang Berkelanjutan”.***
