Wabup Blitar, Rahmat Santoso (tengah) bersama Komisi V DPR RI meninjau kondisi infrastruktur di Kab Blitar.(istimewa)
Blitar, serayunusantara.com – Langkah Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dalam menyikapi isu pemekaran wilayah dengan ngantor di beberapa desa di wilayah Blitar Selatan untuk menampung aspirasi masyarakat patut diacungi jempol.
Hal ini disampaikan Wabup Blitar kepada wartawan saat mendampingi anggota Komisi V DPR RI meninjau kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Blitar Selatan, Selasa (7/3/2023).
“Dalam waktu dekat, rencananya saya akan ngantor di desa wilayah Blitar selatan agar bisa langsung bertemu dan berdialog dengan warga. Sehingga, saya dapat menampung aspirasi dan bersinergi guna mencarikan solusi sesuai harapannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah guna mendekatkan diri dengan masyarakat.
Baca Juga: Arahan ‘Total Football’ Jokowi, Pemkab Blitar Siapkan Program Terobosan
Selain itu, menurutnya supaya terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat, pemerintah desa (Pemdes) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
“Saat masyarakat membutuhkan bantuan terkait dengan kondisi infrastruktur di desanya, nah, komunikasi ini yang kita harapkan,” jelas wabup.
“Contohnya tidak hanya untuk jalan rusak, tapi juga jembatan dan fasilitas umum lainnya,” bebernya.
Bahkan sebagai bukti keseriusan Pemkab Blitar kalau akan memperbaiki kerusakan infrastruktur ini, selain menganggarkan di APBD 2023 juga mencari anggaran ke pusat seperti Kementerian PUPR. Termasuk mendatangkan Komisi V DPR RI untuk langsung melihat kondisi infrastruktur di Kabupaten Blitar yang memang mendesak untuk segera dibangun dan diperbaiki.
“Hasil dari kunjungan DPR RI sudah jelas akan dibantu anggaran dari APBN dan sekarang sedang berproses, agar tahun 2023 ini bisa segera terealisasi,” beber politisi dari Partai PAN ini.
Mengenai rencana ngantor di desa, orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini mengatakan sifatnya bukan acara resmi atau seremonial. Tapi lebih kepada dialog atau berinteraksi langsung dengan masyarakat di 7 kecamatan wilayah Blitar Selatan.
“Jadi bukan mengundang warga, tapi monggo siapa pun yang ingin menyampaikan saran, masukan, kritik maupun keluhannya menganai apa pun bisa langsung ketemu saya,” terang Wabup Rahmat.
Seperti diketahui warga dari 7 kecamatan di Kabupaten Blitar wilayah selatan diantaranya Kecamatan Wates, Panggungrejo, Binangun, Wonotirto, Sutojayan, Bakung dan Kademangan. Melalui perwakilannya sempat melakukan aksi beberapa waktu lalu menuntut pemekaran, memisahkan diri dari Kabupaten Blitar.
Ditambahkan pria yang baru ditunjuk menjadi Dewan Pakar Wilayah Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jatim ini, dengan ngantor di desa ini bisa membuka komunikasi yang lebih intens dan terbuka.
“Terjalin komunikasi dan sinergi langsung dengan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga kondisi riil di lapangan bisa diketahui dengan sebenarnya bukan hanya berdasarkan laporan yang masuk,” imbuhnya.(*)
