Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Arie Setiadi dalam Pembukaan Workshop Komunikasi Publik Digital bagi Pimpinan Kementerian Kominfo, di Jakarta Pusat. (Foto: Kementerian Kominfo RI)
Jakarta Pusat, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kementerian Kominfo RI, Dinamika era digital yang serba cepat memunculkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan informasi di lingkungan lembaga Pemerintah. Ketika akses informasi makin mudah, pada saat bersamaan banyak informasi hoaks beredar dan memicu salah persepsi di kalangan masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Arie Setiadi menekankan tugas jajaran Kementerian Kominfo untuk menjaga dan memastikan ruang publik tetap sehat dan masyarakat makin bijak dengan melaksanakan komunikasi publik yang terbuka.
“Itu tugas kita yang tidak mudah, karena demokrasi yang sehat mensyaratkan partisipasi publik sebagai prasyarat utama itu berjalan. Makin masyarakat pintar, semakin berpartisipasi, maka segala hal bisa terjadi termasuk juga hoaks,” ujarnya dalam Pembukaan Workshop Komunikasi Publik Digital bagi Pimpinan Kementerian Kominfo, di Jakarta Pusat, Rabu (19/06/2024).
Menteri Budi Arie meminta pimpinan lembaga publik melakukan komunikasi publik secara terbuka berdasarkan prinsip open government. Menurutnya, prinsip ini penting untuk menguatkan kepercayaan dan kepuasan publik. “Yaitu transparansi, integritas, akuntabilitas, dan partisipatif,” tandasnya.
Menkominfo menegaskan arti penting komunikasi publik dalam masa krisis dengan kesamaan pemahaman dan membangun hubungan dengan memberikan penjelasan kepada publik.
Baca Juga: Cegah Judi Online, Kominfo Gencarkan Sosialisasi dan Edukasi
“Kita sangat sering tergagap dan tidak siap kalau datang kritik dan perundungan dari publik atau netizen. Jadi dalam menyampaikan informasi publik secara efektif, perlu keahlian-keahlian terbaru karena harus informasi yang begitu deras di masyarakat,” tegasnya.
Guna menjalankan komunikasi publik yang efektif, Menteri Budi Arie mendorong pelaksanaan lima langkah. Pertama, memastikan penyediaan informasi yang akurat dan relevan bagi publik. Kedua, memperhatikan social media presence dalam menjaga konsistensi engagement publik. Ketiga, menyelenggarakan kampanye dan acara untuk membangun hubungan baik dengan berbagai komunitas.
“Keempat, melakukan kolaborasi multi-stakeholder dalam pembentukan strategi komunikasi. Dan kelima, kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis komunikasi,” rincinya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Menkominfo berharap komunikasi publik dapat berjalan dengan baik. Sekaligus bisa memperkuat kepercayaan terhadap institusi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Workshop Komunikasi Publik Digital bagi Pimpinan tersebut diikuti 30 orang peserta yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Kominfo. Tampak hadir Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto, Direktur Jenderal SDPPI Ismail, Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto dan staf khusus Menteri Kominfo.***
