Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat konferensi IAPF yang diselenggarakan di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024). (Foto: Dep/vel)
Nusa Dua, serayunusantara.com – Melansir dari laman DPR RI, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyatakan Parlemen Indonesia dengan Afrika sepakat bersinergi untuk memerangi wabah monkey pox (Mpox) atau cacar monyet yang tengah menjadi perhatian dunia. Kesepakatan itu turut menjadi kesimpulan dalam Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) yang dihelat DPR RI.
“Kita tadi bersepakat memerangi Mpox, yang bukan hanya menyebar di Afrika dan Indonesia, tetapi juga di dunia,” ujar Puan usai konferensi IAPF yang diselenggarakan di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024).
Ia menegaskan, parlemen dapat berperan dalam mengatasi berbagai isu global dan regional dengan jalur diplomasi damai. Termasuk, kata Puan, pada isu kesehatan Mpox yang telah dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global. “Mpox menyebar bukan hanya di Afrika dan Indonesia tapi juga di dunia,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Dalam upaya mengurangi penyebaran Mpox di Tanah Air, pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah pencegahan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap pintu masuk internasional.
Baca Juga: Komisi XI DPR RI Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro untuk APBN 2025
Pemeriksaan tersebut meliputi pemasangan thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang, terutama mereka yang baru tiba dari luar negeri. Lewat IAPF, DPR bersama parlemen dari negara-negara Afrika pun sepakat mendorong pemerintah masing-masing negara untuk melakukan serangkaian langkah antisipasi dan mitigasi untuk melindungi masyarakat mereka dari Mpox.
Puan menyatakan akan meminta pemerintah Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, termasuk Afrika. “Kami segera meminta kepada Pemerintah untuk segera kerja sama dengan negara-negara lain, bukan cuma Afrika dan Indonesia tapi negara lain yang bisa menjaga perlintasan yang ada yang dianggap ini bisa menyebarkan virus tersebut secara konkret. Hal-hal seperti itu yang akan kita lakukan bersama,” papar Puan.
Meskipun saat ini Pemerintah telah mengaktifkan kembali Electronic Surveillance Card atau dulu dikenal sebagai Peduli Lindungi, Puan menyatakan pemerintah tetap harus melakukan skrining kesehatan akurat bagi setiap kedatangan orang dari luar negeri.
“Kalau di Indonesia kan secara konkret kita sudah melakukan skrining kesehatan untuk setiap kedatangan dan tentu saja ini jangan menjadi satu isu baru seperti kemarin Covid,” ungkapnya.
Baca Juga: Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI Sepakati Asumsi Dasar Lifting Migas dalam RAPBN 2025
Mantan Menko PMK itu juga meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi dan mengantisipasi wabah Mpox seperti yang telah disepakati melalui IAPF. “Karena ini sudah mulai terjadi, sehingga kami meminta tindak lanjut secara konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi. Tadi juga negara-negara Afrika dalam hal-hal yang disampaikan juga menyepakati hal tersebut,” terangnya.***
