Aksi September Hitam yang digelar di depan Patung Soekarno, Pertigaan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Selasa, 17 September 2024, sore. (Foto: PMII Blitar)
Blitar, serayunusantara.com – Pengurus Cabang (PC) PMII Blitar menggelar aksi menolak lupa terhadap ‘September Hitam’ yang digelar di depan Patung Soekarno, Pertigaan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Selasa, 17 September 2024, sore.
Dalam aksinya, massa aksi yang berjumlah puluhan orang membawa sejumlah alat peraga untuk mengekspresikan aspirasi yang ingin disampaikan. Aksi itu diwarnai lakban mulut dan pemberian kartu merah kepada Presiden Jokowi.
Para peserta aksi menggunakan pakaian hitam-hitam sebagai bentuk untuk menolak lupa kejadian ‘September Hitam’.
“Selama Presiden Jokowi memimpin masih terjadi pembungkaman pendapat. Entah melalui tindakan represif dari aparat maupun melalui serangan-serangan di media maya,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Siska Dwi Ningsih.
Siska menyebut, selama lima tahun, baik Jokowi dan Ma’ruf Amin, kasus-kasus pelanggaran HAM tidak bisa dituntaskan oleh Jokowi. Sehingga itu menjadi potret kelam perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sekretaris PC PMII Blitar Nilai Penerapan UU Perlindungan PMI Belum Berjalan Maksimal
Sementara itu, Ketua PC PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf menyampaikan, PMII Blitar menilai Presiden Jokowi gagal dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM hingga menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang.
“Penuntasan pelanggaran HAM hanya menjadi warisan turun temurun dari penguasa ke penguasa selanjutnya. Kalau tidak dituntaskan hanya akan menambah catatan kelam negara ini,” katanya.
Presiden selanjutnya, Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Apabila tidak dituntaskan, tidak ada bedanya antara Jokowi dan Prabowo: sama-sama gagal menegakkan HAM. (tim/serayu)
