Jakarta, serayunusantara.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan ruas tol Pasuruan-Probolinggo masih perlu pembenahan. Karena itu, dengan tegas, ia meminta pemerintah beserta seluruh stakeholder terkait untuk mempersiapkan jalur tersebut demi kelancaran libur lebaran tahun ini.
“Kami minta untuk dipastikan bahwa tanggal 15 April ini sudah siap semuanya,” kata Roberth Rouw saat diwawancarai Parlementaria usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI di Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (31/3/2023).
Kesiapan jalan tol tersebut meliputi sarana dan prasarana, baik sarana untuk fasilitas-fasilitas, seperti kebersihan maupun untuk keselamatan. “Masih kita wanti-wanti juga, karena bisa saja bahwa kerumunan yang begitu padat, kita dengar hampir 125 juta yang akan melakukan mudik lebaran, kita antisipasi secara protokol kesehatan juga,” ucapnya.
Baca Juga: Dear Tenaga Ahli DPR RI! Anda Wajib Tahu dan Paham Tiga Fungsi DPR
Politisi Fraksi Nasdem itu juga mengimbau para pemudik untuk melakukan cek terhadap kesehatannya agar tidak menganggu perjalanan. “Apabila dirasa kesehatannya terganggu, mungkin tidak dianjurkan untuk melakukan mudik lebaran terlebih dahulu menunggu kesehatannya pulih,” katanya.
Lebih lanjut, Roberth mengatakan akan ada rekayasa lalu lintas agar tidak ada penumpukan kendaraan di kawasan penyempitan (bottleneck). “Yang biasa terjadi penumpukan di bottleneck itu tidak terjadi lagi. Ada banyak alternatif-alternatif jalan selain jalan tol, tentu ada jalan nasional dan ada juga jalan arteri yang harus difungsikan dan disiapkan kelayakannya menjelang mudik lebaran ini,” tuturnya.
Legislator Dapil Papua itu mengatakan jalan tol Pasuruan-Probolinggo sudah memiliki tingkat persiapan di atas 90 persen dalam menghadapi mudik lebaran. “Seperti yang kita ketahui bersama kalau ada lonjakan luar biasa dari sebelumnya karena ini adalah lebaran pertama kali sejak pandemi dan protokol covid yang dicabut,” ujarnya.
Kendati demikian, Roberth juga berharap adanya koordinasi antara stakeholder dengan pemerintah sebagai regulator dan operator. “Terus kemudian masing-masing operator juga harus melakukan cek random terhadap kesiapan sarana dan prasarana dalam rangka angkutan lebaran ini,” pungkasnya. (blf/rdn)
