Menteri LHK Siti Nurbaya dan Direktur Kantor Regional UNEP untuk Asia dan Pasifik, Dechen Tsering melakukan penandatanganan MoU di Bali. (Foto: KLHK RI)
Bali, serayunusantara.com – Melansir dari laman KLHK RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) dan United Nation Environment Program (UNEP) menjalin Kerja Sama di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Direktur Kantor Regional UNEP untuk Asia dan Pasifik, Dechen Tsering di Bali, Rabu (9/10/2024).
Menteri Siti, menyatakan bahwa MoU ini menandai kemitraan penting yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja kerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama terkait lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya pada aspek konservasi dan perlindungan alam, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengarusutamaan kebijakan lingkungan, serta peningkatan tata kelola lingkungan.
“Kolaborasi ini didasarkan pada pengakuan dan komitmen bersama,” kata Menteri Siti dalam sambutannya seraya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada UNEP atas kerjasama ini.
Melalui kerja sama ini, UNEP akan mendukung, antara lain, program prioritas mengenai isu-isu lingkungan dan kehutanan, serta komitmen dan inisiatif di tingkat internasional, regional, dan nasional, seperti Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional (ITPC), Badan Koordinasi Laut Asia Timur (COBSEA) – Pusat Kegiatan Regional (RAC) – Pusat Kapasitas Regional untuk Laut Bersih (RC3S), Pusat Mangrove Dunia, Program Kampung Iklim, serta program kerjasama selatan-selatan.
Baca Juga: Terapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah, KLHK Apresiasi 20 Produsen
Usai penandatangan, acara dilanjutkan dengan expert meeting untuk mendukung bidang-bidang kerjasama tersebut, terutama yang terkait sistem pemantauan hutan tropis. Menteri Siti meyakini bahwa data dan metodologi sangat penting dalam pekerjaan terkait lingkungan, ekosistem, dan sumber daya alam, baik darat maupun sumber daya air dan laut.
“Mengingat tantangan besar yang dihadapi saat ini dan mungkin akan semakin kompleks di tahun-tahun mendatang, saya yakin bahwa diskusi hari ini tentang inventarisasi lahan, khususnya hutan, adalah sangat penting,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi ini, para pakar berbagi dan mendiskusikan pengetahuan, serta pengalaman terbaik terkait sistem pemantauan nasional hutan tropis, dengan membahas prinsip-prinsip dan elemen panduan kunci yang diperlukan untuk proses yang transparan, andal, dan berjangka panjang, dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Secara khusus, para peserta juga mendiskusikan bagaimana memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam sistem pemantauan hutan tropis, serta mengeksplorasi pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, untuk menganalisis isu lingkungan dan iklim.
“Upaya-upaya ini, untuk membawa kita, negara-negara ASEAN dan keluarga ASEAN, dalam memahami pentingnya sistem inventarisasi dan pemantauan merupakan suatu hal yang sangat dihargai,” ucap Menteri Siti.
Baca Juga: KLHK Raih Penghargaan Peringkat Pertama Green Eurasia 2024
Turut hadir pada kegiatan ini Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin; Direktur Kantor Regional UNEP untuk Asia dan Pasifik, Dechen Tsering; serta perwakilan dari Malaysia, Thailand, Vietnam, FAO, UNDP, World Resources Institute, dan University of Maryland.***
