Sumenep, serayunusantara.com – Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024, Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso mengajak para netizen atau warganet untuk bijak saat menggunakan media sosial (medsos).
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber FGD Komite Komunikasi Digital (KKD) Jatim, di Aula Sanika Satyawada, Mapolres Sumenep, Senin (28/10/2024).
“Mari bersama-sama kita (KKD Sumenep) bisa mengajak netizen menggunakan medsos secara baik. Jangan mudah termakan hoaks. Jangan terprovokasi hatespeech (ujaran kebencian),” kata AKBP Henri.
Menurutnya, menjelang Pilkada 2024 penguatan sinergitas dalam pengamanan ruang digital menjadi sangat penting. Hal itu, kata dia, bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan mencegah potensi ancaman siber yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan.
Ia menjelaskan, peran pemerintah dalam pengamanan ruang digital yaitu kebijakan dan regulasi, koordinasi antar lembaga, investasi teknologi. Sementara, lanjut dia, inisiatif masyarakat sipil dalam pengamanan ruang digital antara lain pemantauan dan advokasi.
“Masyarakat bisa kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam peningkatan literasi digital dan pengembangan solusi inovatif. Melalui KKD ini semua bisa dimulai untuk menggugatkan literasi digital masyarakat,” jelasnya.
Dalam giat FGD bertema Penguatan Sinergitas Pengamanan Ruang Digital Jelang Pilkada 2024 itu juga hadir Ketua Harian KKD Provinsi Jawa Timur, Arief Rahman. Dalam paparannya, Arief menyampaikan jenis gangguan informasi di ruang digital ada tiga, yaitu misinformasi, disinformasi dan malinformasi.
Ia menjelaskan, di era digital saat ini medsos berdampak besar bagi masyarakat. “Mulai pola hidup, pola pikir, dan pola konsumsi informasi. Semuanya mnciptakan ketergantungan. Untuk itu perlu asupan perilaku dan psikologi serta kreativitas monetisasi dalam hal kebebasan berekspresi,” ujarnya.
Baca Juga: Polisi Kota Blitar Berhasil Bekuk Pelaku Kejahatan Dengan Modus Kempes Ban
Selain itu, dampak negatif dari medsos adalah hoaks, doxing terkait data pribadi hingga kriminalitas atas isu privasi/jejak digital. “Masyarakat perlu diedukasi agar tidak mudah termakan hoaks. Jangan terlalu mengagungkan atau membenci seseorang atau kelompok seberang yang tidak dapat dipercaya. Hal ini sering muncul di linimasa sehingga dianggap benar dan bias perasaan,” ungkapnya.
Ia pun mengajak KKD Sumenep untuk bersama menjaga kondusivitas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik. “Karena ada lima cara menguasai sebuah wilayah. Mulai dari mengubah sejarah, mengubah keyakinan, menimbulkan kegaduhan ekonomi, menciptakan konflik dan menguasai media. Karena itulah media menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas di masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan FGD juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Sumenep, Muhammad Nurdin. Hadir pula sebanyak 50 peserta baik dari anggota KKD Sumenep, Relawan TIK dan komunitas informasi masyarakat di wilayah Kabupaten Sumenep. (kominfo jatim)
