Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemensos RI, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah memasuki tahapan uji petik atau ground checking sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
Tahapan ini akan melibatkan lebih dari 33 ribu pendamping program keluarga harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Dalam kaitan ini, Kemensos bersinergi dengan BPS untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
Progres tahapan ini secara berkala dilaporkan dan dikordinasikan ke para stakeholders, seperti yang dilakukan Wamensos Agus Jabo Priyono saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) pada Kamis (27/2/2025) di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Mewakili Mensos Saifullah Yusuf, Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan update terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, serta para pejabat Kemenko Perekonomian, perwakilan Kemendagri, Komdigi, Kementerian ESDM, Kemenkeu, Kemterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa PDT, BPKP serta BPJS Ketenagakerjaan.
“Ground checking menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Agus Jabo.
Baca Juga: Kemensos Bakal Salurkan Bansos Guru Non ASN dan Non Sertifikasi, Berbasis DTSEN
Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif. Kedua, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Sehingga, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
“Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
Baca Juga: Pastikan Keakuratan DTSEN, Kemensos dan BPS Lakukan Ground Check
Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.***
