Jakarta, serayunusantara.com – Pendidikan tinggi vokasi di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri serta pembangunan nasional. Untuk memperkuat perannya, sebanyak 49 Direktur Politeknik Negeri di Indonesia bersama setiap perwakilan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengadakan forum diskusi terkait transformasi kelembagaan politeknik yang diselenggarakan pada 14 Maret 2025 di Gedung Kemdiktisaintek.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pendidikan tinggi vokasi untuk mewujudkan transformasi di lingkungan politeknik. Ditjen Dikti ingin menyerap aspirasi dari pimpinan Politeknik yang lebih memahami kondisi di lapangan.
“Pendidikan vokasi harus tidak hanya relevan dengan kebutuhan industri tetapi juga menjadi solusi bagi tantangan yang ada di masyarakat dan juga kebutuhan pembangunan nasional,” ujarnya.
Dari Politeknik ke Politeknik University: Sebuah Wacana Baru
Dalam diskusi tersebut, para direktur politeknik mengusulkan konsep “Politeknik University”, sebuah entitas baru dalam lanskap pendidikan tinggi di Indonesia. Usulan tersebut didasarkan oleh praktik di lapangan, bahwa terdapat politeknik yang telah menyediakan program setara sarjana hingga doktoral, seperti Politeknik Negeri Bali (PNB) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Meskipun begitu, ekosistem riset dan inovasi pada program pendidikan vokasi masih memerlukan penguatan lebih lanjut.
“Secara umum kegiatan politeknik ini 80% sudah kegiatan PU, tetapi labelnya saja yg masih politeknik. Saat ini sudah ada politeknik yang menyelenggarakan program D4, bahkan S3. Ini adalah sesuatu yang perlu didiskusikan terkait aturan atau regulasinya, supaya akhirnya baju politeknik bisa berkembang,” tutur Mohammad Nurdin, Direktur Politeknik Manufaktur Bandung periode 2020-2024 menambahkan.
Baca Juga: Indonesia dan Vietnam Sepakati Kerja Sama Bidang Sains dan Teknologi
Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Dikti Khairul Munadi menyarankan agar usulan ini digali lebih dalam lagi terkait perencanaannya. “Rencana ini juga perlu kita matangkan, apakah sudah pernah ada penjajakan sebelumnya, karena di Indonesia sendiri kan belum pernah ada Politeknik University seperti ini,” tambah Dirjen Dikti.
Isu lain yang masih menjadi perbincangan penting ialah terkait transformasi kelembagaan politeknik yang mencakup perubahan status dari satuan kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan selanjutnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Dalam hal ini, otonomi akademik, pengembangan sumber daya manusia, dan keuangan menjadi aspek yang krusial dan harus fleksibel untuk mewujudkan perkembangan politeknik di masa depan.
“Otonomi bukan berarti melepas tanggung jawab negara dalam pembiayaan, tetapi memberikan ruang bagi politeknik untuk lebih mandiri, termasuk dalam penggalangan dana yang mendukung inovasi dan pengembangan akademik,” Khairul menjelaskan.
Pendirian “Center of Excellence” di setiap politeknik turut dibahas guna mendukung riset terapan yang dapat memberikan solusi nyata bagi industri dan masyarakat. Model serupa telah diterapkan di universitas melalui Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI-PT), yang telah diadaptasi oleh politeknik melalui Pusat Unggulan Teknologi (PUT) yang lebih relevan dengan kebutuhan vokasi. (Serayu)
