Jatim, serayunusantara.com – Kota Surabaya terpilih sebagai lokasi percontohan (pilot project) untuk pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Saat ini, BPS RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan BPS setempat tengah melakukan proses pemadanan data untuk menyinkronkan informasi kependudukan.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa proyek percontohan ini masih dalam tahap pemadanan data lebih lanjut oleh BPS Surabaya dan Pemkot. Inisiatif ini dilaksanakan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPS RI di Kantor Bappenas pada akhir Mei 2025.
Melalui aplikasi Wargaku, BPS Surabaya melakukan sinkronisasi data DTSEN dengan basis data Pemkot. Dari total 3,04 juta data penduduk Surabaya, sekitar 2,98 juta (97%) telah sesuai dengan DTSEN.
“Hanya 0,02% yang belum cocok, dan ini akan diverifikasi ulang bersama antara BPS Surabaya dan Pemkot,” ujar Amalia dalam rilis resmi Pemkot Surabaya, Senin (14/7/2025).
Sebanyak 291.000 data penduduk dikembalikan ke Pemkot Surabaya karena tercatat di DTSEN tetapi belum terdaftar di Wargaku. Amalia meminta Wali Kota Eri Cahyadi dan jajarannya memverifikasi data tersebut.
Baca Juga: Usai Penundaan Akibat Letusan Gunung, Jamaah Haji Asal NTT di Surabaya Bersiap Pulang
Pemadanan DTSEN mencakup 34 variabel penting, seperti kondisi perumahan, pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi. BPS menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci utama integrasi data. “NIK menjadi basis data utama, termasuk dalam survei rumah tangga dan kependudukan BPS,” tegas Amalia.
Proses ini akan terus berlanjut hingga final guna mewujudkan data tunggal yang akurat, sesuai harapan Presiden. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, M Fikser, menyatakan bahwa dari 3,04 juta data yang dikirim ke BPS, sekitar 2,9 juta telah dipadankan, sementara 219.000 data perlu diperbarui.
Fikser menargetkan pemadanan selesai pada Juli 2025 setelah pengecekan ulang data yang belum sesuai. “Kami berupaya menyelesaikan survei terkait isu seperti stunting dan intervensi program secara rinci,” tutupnya. (Serayu)
