Jombang, serayunusantara.com – Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan bahwa kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 akan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang mengenai Rancangan Perubahan APBD 2025, Senin (14/7/2025), di gedung dewan setempat.
Warsubi, yang akrab disapa Abah Warsubi, menekankan bahwa revisi APBD bukan hanya perubahan nominal, melainkan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin dinamis.
“Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan kondisi terkini pembangunan daerah. Prioritas kami tetap pada layanan dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Optimalisasi Aset dan Kolaborasi dengan Swasta
Abah Warsubi menyatakan, Pemkab Jombang akan terus mengevaluasi aset daerah agar pemanfaatannya lebih optimal dan ekonomis. Ia juga mendorong kerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten dalam pengelolaan aset.
Peningkatan Anggaran untuk Pelayanan Publik
Sektor pelayanan publik akan mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar 5,92%, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan vital, termasuk penyelesaian proyek infrastruktur yang mendesak,” jelasnya.
Baca Juga: 19 Desa di Bojonegoro Dapat Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov Jatim
Reformasi Birokrasi dan Penguatan SDM
Di bidang kepegawaian, Warsubi menegaskan bahwa promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengacu pada sistem merit, sesuai Peraturan Menteri PAN-RB No. 40/2018. Sementara di sektor kesehatan, Pemkab akan menambah 16 alat medis dan merekrut tiga dokter spesialis untuk meningkatkan layanan kesehatan.
Penanggulangan Kemiskinan dan Mitigasi Bencana
Untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, Pemkab mengalokasikan Rp9,8 miliar di Dinas Sosial, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan dan asrama Sekolah Rakyat bagi warga kurang mampu. Di sisi lain, guna mengatasi banjir, pemerintah telah mengusulkan pembangunan embung di daerah rawan melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Surabaya.
Prioritas Belanja Daerah
Abah Warsubi menegaskan komitmennya dalam mengalokasikan APBD untuk hal-hal strategis, antara lain:
- Minimal 20% belanja untuk pendidikan
- Peningkatan belanja infrastruktur hingga 40% pada 2027
- Belanja pegawai maksimal 30% (setelah dipotong tunjangan guru)
- Penggunaan pajak untuk belanja wajib
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata dan adil bagi masyarakat,” tegasnya menutup konferensi pers. (Serayu)
