Tulungagung, serayunusantara.com – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan bukan isapan jempol belaka.
Gatut Sunu kembali menegaskan dan membuktikan bahwa proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung benar-benar terlaksana tanpa mahar dan nol rupiah, alias bebas dari segala bentuk pungutan liar atau transaksi di bawah tangan.
Penegasan ini disampaikan Bupati di sela-sela pelantikan pejabat eselon III yang dilaksanakan hari Ini, Rabu (16/7/2025).
Pelantikan yang digelar di Pendopo Bupati ini merupakan kelanjutan dari janji-janji sebelumnya yang menyoroti pentingnya profesionalisme dan integritas dalam penempatan posisi strategis di pemerintahan daerah.
“Saya tegaskan, tidak ada satu pun pejabat yang dilantik harus mengeluarkan uang sepeser pun. Semua promosi dan mutasi jabatan didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan rekam jejak yang bersih,” ujar Bupati Gatut Sunu dengan tegas.
Langkah ini diapresiasi sebagai upaya nyata memutus mata rantai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kerap membayangi proses penempatan jabatan di berbagai daerah.
Baca Juga: Festival Budaya Spiritual Tulungagung 2025 Pererat Persatuan di Tengah Keberagaman
Bupati menjelaskan bahwa setiap calon pejabat telah melalui proses seleksi yang ketat dan objektif, melibatkan tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pejabat yang menduduki posisi adalah individu yang benar-benar cakap dan berintegritas. Bukan karena kedekatan atau adanya transaksi di belakang layar,” imbuhnya.
Kebijakan “pelantikan tanpa mahar dan nol rupiah” ini disambut baik oleh masyarakat dan berbagai elemen di Tulungagung.
Hamzah Abdillah dari divisi hukum Aliansi Jurnalis Tulungagung (AJT) mengungkapkan harapannya. “Ini adalah langkah maju yang harus terus dipertahankan. Jika semua pejabat dipilih berdasarkan meritokrasi, pelayanan publik pasti akan jauh lebih baik,” katanya.
Menurutnya, komitmen ini sangat krusial. Tantangannya adalah bagaimana menjaga konsistensi dan membangun sistem yang tahan terhadap godaan praktik ilegal di masa mendatang. (Serayu)
