Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Konferensi Pers The 6th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) (Foto: Kemendagri RI)
Jimbaran, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemendagri RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan di desa menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Atas fenomena tingginya urbanisasi, Mendagri mengingatkan untuk belajar dari negara maju seperti Jepang yang hampir 90 persen masyarakatnya tinggal di metropolitan. Kondisi tersebut membuat biaya hidup lebih tinggi, sehingga yang dipikirkan hanya meraih pendidikan tinggi dan bekerja keras sehingga melupakan pernikahan.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Konferensi Pers The 6th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai National Representative (NR) Indonesia dalam ASCN 2023 di Hotel Intercontinental, Jimbaran, Bali, Rabu (12/7/2023).
“Adanya Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa dan perbatasan,” ujar Mendagri.
Baca Juga: Tinjau Pasar Tanjungsari, Presiden Jokowi: Harga Stabil, Suplai Mencukupi
Ia juga memaparkan, ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat desa, salah satunya menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus sejumlah regulasi turunannya.
Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang khusus menangani desa. Penguatan lain dengan dianggarkannya Dana Desa untuk membantu desa melaksanakan program-programnya.
“Adanya aturan dalam UU Desa, kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung jadi menampilkan wajah demokrasi, adanya election. Bukan hanya kepala desa, ada juga perangkatnya, perangkat desa, bahkan ada juga penyeimbanganya, DPR-nya lah, yaitu badan musyawarah desa. Jadi demikian besar perubahan yang terjadi di desa dan kami kira visi baik Presiden ini sangat tepat,” kata Mendagri.
Di sisi lain, pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023, bahkan dana desa sudah digelontorkan sejak tahun 2015 dan berhasil membuat pembangunan di desa bangkit bergeliat.
Baca Juga: Kunjungi Pasar Cihapit, Presiden Jokowi Tinjau Harga dan Sapa Warga
“Kami Kemendagri juga memperkuat kemampuan pada kepala desa, karena selama ini kepala desa telah berubah bukan lagi manajemen komunitas informal, sekarang menjadi pemimpin informal pemerintahan, sebagai birokrat yang mengelola uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, para kepala desa juga harus punya kemampuan kewirausahaan untuk bangun potensi desa,” urai Mendagri.
Ia mencontohkan, salah satu desa di daerah Kutai yang bisa menghasilkan Rp50 miliar per tahun. Dengan dana tersebut, pemerintah desanya bisa membangun banyak hal, bahkan bisa memerangi stunting, kemiskinan, dan membangun infrastruktur saluran air dengan Dana Desa dan pendapatan lainnya. “Karena itu kita berharap desa menjadi sentra ekonomi baru, tidak hanya di kota saja,” tandas Mendagri.***
