Kediri, serayunusantara.com – Isu dugaan pungutan liar (pungli) dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri kembali mencuat ke permukaan pada Kamis, 26 Juni 2025.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Swadaya Masyarakat (PSM) Banaspati Mojopahit mendatangi Kantor Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kediri, menyuarakan keresahan masyarakat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025.
Sekretaris Jenderal DPP Banaspati, Har Baktian, mengklaim membawa bukti otentik terkait dugaan pungli yang terjadi di SMAN 1 Ngadiluwih dan SMKN 1 Kras. Praktik tersebut, menurutnya, mencakup pungutan seragam, infak masjid, les tambahan, hingga sumbangan pembangunan dengan nilai total mencapai Rp 4,5 juta per siswa.
“Ini bukan sekadar tuduhan. Kami mengantongi bukti kuitansi yang diterima langsung dari orang tua siswa. Bahkan ada yang diminta Rp 2 juta untuk infak masjid, lengkap dengan nominal yang ditentukan,” tegas Har.
Banaspati juga menyoroti sistem SPMB yang dinilai diskriminatif terhadap siswa dari keluarga kurang mampu. Menurut anggota Banaspati, Joko Prasetyo, sistem pagu yang terbatas justru mempersempit peluang anak-anak miskin untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri.
“Dengan sistem sekarang, seolah-olah siswa miskin diarahkan masuk ke sekolah swasta. Ini menciptakan ketimpangan. Kami minta transparansi penggunaan dana BOS dan penindakan tegas terhadap oknum pelaku pungli,” katanya.
Cabdin: Saran Diterima, Adukan Secara Resmi
Dalam audiensi tersebut, pihak Cabdin yang diwakili oleh Kasi SMK, Sidik Purnomo, membantah adanya pembiaran pungli. Ia menjelaskan bahwa sistem SPMB 2025 telah disempurnakan sesuai arahan pusat, termasuk aturan pembatasan jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) maksimal 36 orang.
“Jika dilanggar, sekolah bisa kehilangan dana BOS. Terkait kuota terbatas, kami terbuka menerima usulan resmi dari masyarakat agar bisa kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi,” jelas Sidik.
Baca Juga: Ledakan Bak Propana Hancurkan Dapur Warga di Semampir, Kediri
Pihak Cabdin juga menepis tudingan bahwa audiensi menjadi tidak fokus karena kehadiran guru dari SMK swasta. Menurut mereka, para guru hadir karena merasa sebagai bagian dari ekosistem pendidikan di Kediri.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kabupaten Kediri, Iwan Nuzuardhi, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti jika ada laporan resmi disertai bukti pelanggaran.
“Kalau memang ada pungli dan ada buktinya, silakan laporkan. Kami akan proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Iwan.
Data Daya Tampung dan Arah Kebijakan
Menurut data resmi, jumlah lulusan SMP/MTs di wilayah Kediri mencapai 32.059 siswa. Namun, daya tampung SMA dan SMK negeri hanya 12.960 kursi. Artinya, lebih dari 18 ribu siswa harus masuk ke sekolah swasta atau alternatif lain.
Cabdin menyebut salah satu solusi yang kini sedang dirintis adalah pendirian Sekolah Rakyat di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Plosoklaten.
Aksi Damai dan Langkah Lanjutan
Sebelum audiensi, Banaspati menggelar aksi damai di depan Kantor Cabdin. Aksi berlangsung tertib dan ditutup dengan dialog terbuka.
Mereka menyatakan akan mengirim surat resmi terkait tuntutan penambahan kuota dan mendesak audit terhadap praktik pungutan di sekolah negeri.
“Kami ingin pendidikan yang bersih, adil, dan bisa diakses semua kalangan. Ini bukan sekadar demo, tapi langkah nyata untuk perubahan,” pungkas Har.
(Kv/serayu)
