Jatim, serayunusantara.com – Menghadapi potensi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Tiga hal menjadi fokus utama, yakni transparansi, pemanfaatan aset, serta pengawasan berbasis teknologi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap laporan keuangan agar kebutuhan dan pengeluaran dapat dipantau secara terbuka.
“Kejujuran dalam laporan keuangan mutlak diperlukan, supaya berapa pun kebutuhan yang ada bisa tercatat dan disampaikan dengan jelas,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Sebagai upaya menutup potensi defisit, Pemkot Surabaya berencana memaksimalkan aset-aset daerah yang belum produktif. Menurut Eri, penyewaan aset tersebut diharapkan menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan untuk mendukung keuangan daerah.
Baca Juga: Wagub Emil: PMI dan PMR Berperan Penting Wujudkan Generasi Emas 2045
Di sisi lain, pengawasan anggaran juga diperkuat dengan penerapan sistem pembayaran non-tunai, terutama di sektor pajak hotel dan restoran. Melalui aplikasi khusus, data penerimaan dapat langsung terhubung dengan sistem Pemkot, sehingga lebih transparan, akurat, dan minim kebocoran.
“Dengan sistem ini, proses verifikasi manual tidak lagi diperlukan. Pendapatan terpantau otomatis sehingga peluang terjadinya kebocoran bisa ditekan,” jelasnya.
Eri menegaskan, meskipun Surabaya tengah menghadapi tekanan fiskal, Pemkot tetap berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada efisiensi.
“Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, Surabaya siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan,” pungkasnya. (Serayu)
