Forum Group Discussion (FGD) dengan “Refleksi Hari HAM: Quo Vadis Penanganan Pelanggaran HAM di Indonesia” di Bober Cafe, Surabaya, Selasa (10/12/2024). (Foto: Badko HMI Jatim)
Surabaya, serayunusantara.com – Peringati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan “Refleksi Hari HAM: Quo Vadis Penanganan Pelanggaran HAM di Indonesia”.
Acara ini diselenggarakan pada Selasa (10/12/2024) di Bober Cafe, Surabaya dan dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi serta aktivis HAM.
Dalam FGD ini, Singgih Manggalou yang berlatar belakang seorang akademisi dipercayakan sebagai narasumber utama. Singgih menekankan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam toleransi dan penegakan HAM dibandingkan beberapa negara lain.
“Kita tidak boleh terlalu inferior terhadap jaminan HAM di negara Barat. Pelanggaran HAM di negara-negara tersebut bahkan lebih ekstrem dibandingkan Indonesia. Suku, ras, dan agama di Indonesia bersatu padu dalam Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya.
Singgih juga menyoroti berbagai aspek penting dalam jaminan HAM. “Jaminan HAM paling mendasar adalah jaminan hidup, lalu diikuti dengan jaminan mendapatkan keadilan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, jaminan pendidikan kini menjadi hal fundamental yang harus ditegakkan secara wajib oleh negara.
Namun, ia menggarisbawahi persoalan pembangunan yang sering menjadi pemicu pelanggaran HAM.
“Banyak pelanggaran HAM hari ini dilakukan atas dasar pembangunan. Sebagai contoh, terdapat 143 kasus pengrusakan dalam satu tahun terakhir,” ungkap Singgih.
Baca Juga: Wamenperin Optimistis Sektor IKM Tetap Jadi Penyangga Ekonomi Nasional
Menutup diskusi, Singgih menekankan pentingnya hak atas ekonomi, terutama redistribusi tanah, sebagai langkah strategis untuk memajukan bangsa.
“Hak atas ekonomi hari ini adalah redistribusi tanah. Ini merupakan salah satu kunci utama untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” tutupnya.
Acara yang diselenggarakan oleh BADKO HMI Jawa Timur ini bertujuan untuk memberikan ruang diskusi konstruktif terkait isu-isu HAM di Indonesia. Dengan jumlah peserta mencapai 50 orang, FGD ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong kesadaran dan komitmen bersama untuk memperkuat penanganan pelanggaran HAM di Tanah Air.
Terkahir, Yusfan Firdaus Ketua Umum BADKO HMI JATIM akan menginisiasi Posko Aduan Pelanggaran HAM di seluruh HMI Cabang se Jawa Timur dan dalam waktu dekat akan mendeklarasikan di Tingkat Provinsi Jawa Timur, hal tersebut dilakukan dengan Tujuan agar HMI Jawa Timur benar-benar peduli terhadap Kasus HAM yang ada di Jawa Timur.
