Bimtek Verifikasi dan Validasi Data ATS berkolaborasi di Kabupaten Blitar. (Foto: Pemkab Blitar)
Blitar, serayunusantara.com – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengambil langkah strategis dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi Data ATS berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Bappedalitbang, Dinas PMD, DINAS P3APPKB, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Camat, Pemerintah Desa, Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Blitar.
Dibuka langsung oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah, acara ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Sinergitas Penanganan ATS yang digelar sebelumnya pada 20 Agustus 2024 lalu di Ruang Rapat Candi Penataran. Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas operator desa dan kelurahan dalam melakukan verifikasi dan validasi data ATS yang bersumber dari dashboard ATS Kemendikbudristek (bersumber dari Dapodik dan EMIS).
Bimbingan teknis ini dilaksanakan selama dua hari dengan peserta yang terbagi dari 11 kecamatan (129 desa/kelurahan) pada hari pertama, dan 11 kecamatan (119 desa/kelurahan) pada hari kedua. Secara keseluruhan, sebanyak 248 desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar telah mengikuti kegiatan ini.
“Dengan pelaksanaan Bimtek ini, kami berharap para operator desa dapat mengidentifikasi ATS secara lebih akurat dan efektif melalui dashboard yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, drh. Adi Andaka, Selasa Lalu.
Baca Juga: Perluas Manfaat Inovasi, Kepala BSKDN Ajak Perangkat Daerah Blitar Tingkatkan Kreativitas
Dari informasi yang diperoleh, jumlah ATS di Kabupaten Blitar yang tercatat pada dashboard ATS Kemendikbudristek hingga saat ini mencapai 11.842 anak, yang terdiri dari 2.603 anak belum pernah bersekolah dan 9.239 anak yang telah putus sekolah (DO) dan lulus tetapi tidak melanjutkan (LTM). Data ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai hasil verifikasi.
“Langkah awal yang kami lakukan adalah memastikan validitas data, karena dari sinilah kebijakan yang tepat dapat dirumuskan,” terang Adi Andaka setelah data tervalidasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan ATS yang bertujuan untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan, baik formal maupun non-formal.
Sedangkan tujuan akhir dari program ini tidak hanya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga untuk memperpanjang rata-rata lama sekolah di Kabupaten Blitar. Hal ini menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut.
“Kami optimis dengan penanganan ATS yang efektif, Kabupaten Blitar akan memiliki SDM unggul yang siap bersaing di tahun 2045,” tegas Bupati Blitar, Rini Syarifah juga dalam sambutan.
Pemerintah Kabupaten Blitar menyadari bahwa tantangan dalam menangani masalah ATS tidaklah kecil. Meskipun demikian, optimisme tetap tinggi, mengingat langkah-langkah konkret yang telah diambil. Program ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi perbaikan sistem pendidikan di masa mendatang.
“Kami mengharapkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat untuk keberhasilan program ini. Dengan adanya kerja sama yang baik, kita dapat menurunkan angka ATS secara signifikan dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi semua anak di Kabupaten Blitar,” lanjut Mak Rini sapaan akrab Bupati Blitar.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Blitar berencana untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program ini, memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Blitar mendapatkan hak pendidikan yang seharusnya.
“Program ini adalah langkah awal. Kami akan terus berinovasi dan beradaptasi untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan,” tutupnya mengakhiri sambutan.
Baca Juga: Perluas Manfaat Inovasi, Kepala BSKDN Ajak Perangkat Daerah Blitar Tingkatkan Kreativitas
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto mengatakan bahwa program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blitar ini juga melibatkan berbagai pihak, baik dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan. Selain Dinas Pendidikan, keterlibatan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta orang tua sangat diutamakan.
“Sinergi antara berbagai sektor sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya kita untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah akan sulit tercapai,” kata Rully.
Rully juga mengatakan kalau dalam bimbingan teknis yang dilaksanakan, para operator desa dilatih untuk memahami detail teknis penggunaan dashboard ATS Kemendikbudristek.
Dashboard ini menjadi alat utama dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan memvalidasi data anak-anak yang belum bersekolah atau putus sekolah. Data yang diperoleh melalui dashboard ini akan menjadi landasan bagi Pemkab Blitar untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif.
Sedangkan kunci keberhasilan program ini, menurut Rully, tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat.
Orang tua diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan status pendidikan anak-anak mereka kepada pemerintah desa atau kelurahan. Hal ini penting agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kesadaran orang tua sangat penting dalam proses ini. Dengan melaporkan kondisi pendidikan anak mereka, orang tua berperan langsung dalam upaya kami mengatasi masalah ATS. Kami juga mengadakan sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak,” ujarnya.
“Dengan program ini, Kabupaten Blitar tidak hanya menargetkan peningkatan kualitas SDM, tetapi juga berupaya untuk menciptakan generasi yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2045,” tukasnya. (adv/Bappeda/Jun).
