Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi, telah bertemu dengan Direktur Eksekutif UN WFP, Cindy McCain, di sela-sela pertemuan Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York. (Foto: Kemenlu RI)
New York, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenlu RI, Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi, telah bertemu dengan Direktur Eksekutif UN World Food Programme (WFP), Cindy McCain, di sela-sela pertemuan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-79 di New York pada (24/9).
Konflik global, krisis ekonomi, perubahan iklim, telah berdampak pada krisis pangan di berbagai belahan dunia. Data UN World Food Programme pada tahun 2024 telah menunjukkan bahwa 309 juta orang mengalami kelaparan kronis di 71 negara. Peningkatan jumlah orang kelaparan di dunia masih terjadi. Kondisi ini telah menjadi tantangan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan.
Pertemuan Menlu Retno dengan Direktur Eksekutif WFP membahas inisiatif Koalisi Makanan Sekolah (School Meals Coalition). “Tujuan inisiatif ini sejalan dengan visi nasional Indonesia untuk meningkatkan gizi anak-anak dan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”, ujar Menlu Retno.
Pertemuan juga membahas rencana Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai negara pemberi bantuan hibah bantuan pangan, terutama ke negara-negara yang terdampak konflik, termasuk melalui potensi perluasan program bantuan biskuit energi tinggi Indonesia ke wilayah yang paling membutuhkan, seperti Afghanistan dan Ethiopia.
Baca Juga: Menlu Retno Serukan Semangat Bandung untuk Hadapi Ketidakadilan Terhadap Palestina
Menlu Retno juga mengajak WFP untuk menjajaki inisiatif bersama yang mengintegrasikan solusi air dan sanitasi dalam strategi pengentasan kelaparan.
“Ketersediaan dan kualitas air berdampak langsung pada ketahanan pangan dan upaya pengentasan kelaparan,” kata Menlu Retno, seraya menambahkan bahwa lebih dari dua miliar orang hidup di negara-negara dengan pasokan air yang tidak memadai.
UN World Food Programme telah menjadi mitra erat Indonesia dalam pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dalam menghadapi ancaman kerawanan pangan.***
