Bupati Blitar Rijanto bersama Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta pada Rabu (19/3/2025). (Foto: Pemkab Blitar)
Blitar, serayunusantara.com – Bupati Blitar, Rijanto, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Izul Mahrom dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menghadiri rapat koordinasi penguatan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Rabu (19/3/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh kepala daerah dari wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Dalam forum ini, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Setyo Budiyanto menyoroti bahwa kepala daerah harus berpegang teguh pada sumpah jabatan yang telah diucapkan saat dilantik. Menurutnya, tantangan terbesar dalam kepemimpinan adalah mempertahankan integritas di tengah berbagai godaan kekuasaan.
“Rapat ini lebih tepat jika mengusung tema ‘Komitmen Kepala Daerah’. Sejak dilantik, mereka telah bersumpah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi,” tegas Setyo di dalam laman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Rabu.
Ia juga berharap pertemuan ini dapat menjadi momen refleksi bagi para kepala daerah agar terus memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Menanggapi pernyataan Ketua KPK, Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk menjaga integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pemerintahan yang bersih bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga kewajiban moral. Kami akan terus berusaha memastikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blitar berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Rijanto.
Baca Juga: Resmi Pimpin PMI Kabupaten Blitar, Bupati Rijanto Siap Gerak Cepat untuk Masyarakat
Sementara itu, Ketua DPRD Blitar, Supriadi menambahkan bahwa komitmen antikorupsi harus menjadi kesadaran bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Pengawasan dan keseimbangan kekuasaan harus berjalan seiring. DPRD akan terus mendukung program antikorupsi dengan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan eksekutif,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam agenda ini, KPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 terbaik.
Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi dorongan bagi para kepala daerah untuk terus meningkatkan integritas, mengutamakan kepentingan publik, dan menjadikan pemerintahan yang bersih sebagai prioritas utama. (adv/kmf/Jun)
