Jatim, serayunusantara.com – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025, DPRD Jawa Timur kembali menegaskan tekadnya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang merata, berkualitas, inklusif, serta terbebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Pernyataan ini disampaikan oleh Wara Sundari Renny Pramana, Anggota Komisi E DPRD Jatim, dalam keterangannya di Surabaya, Jumat (2/5/2025).
Mengusung tema nasional “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, politisi dari Fraksi PDIP tersebut menekankan perlunya kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adil dan berintegritas.
“Pendidikan harus menjadi alat pembebasan dan pencerahan bagi bangsa, sesuai dengan semangat Hardiknas tahun ini,” ujar Bunda Renny, sapaan akrabnya.
Menurutnya, pendidikan berkualitas tidak hanya bergantung pada fasilitas dan kurikulum, tetapi juga pada pemerataan akses, niat yang tulus, serta gotong royong seluruh pemangku kepentingan.
Politisi yang juga saudara kandung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945. “Pendidikan harus bebas dari diskriminasi dan pungli, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, seperti buruh, petani, dan nelayan,” tegasnya.
Baca Juga: Kapolda Jatim Ingatkan 7 Hal Krusial untuk Pengamanan May Day 2025
Ia mengkritik masih maraknya pungli di sekolah negeri yang seharusnya digratiskan. “PDIP menolak keras praktik ini. Kami mendesak pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan memberi sanksi tegas pada pelaku. Tidak boleh ada lagi ‘sumbangan sukarela’ yang membebani orang tua,” tegas Bunda Renny, yang pernah memimpin Komisi E DPRD Jatim.
Lebih jauh, ia menyoroti ketimpangan pendidikan di daerah terpencil Jatim, seperti wilayah Tapal Kuda, kepulauan, serta daerah tertinggal (Situbondo, Sampang, Pulau Raas). Menurutnya, pembenahan infrastruktur, distribusi guru, dan akses internet masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena lokasi geografis. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran dan kebijakan yang berpihak,” ujar pegiat pendidikan anak ini. Ia juga mendorong perluasan beasiswa afirmasi untuk anak buruh, petani, dan penyandang disabilitas, serta kesetaraan gender di sekolah.
Di akhir, Bunda Renny mengajak masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, dan media untuk terlibat aktif. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Orang tua harus mendampingi anak, perusahaan bisa mendukung vokasi, dan tokoh masyarakat jadi motor literasi,” pungkas politisi asal Kediri ini. (serayu)
