Rapat paripurna penyampaian KUA PPAS 2024, DPRD Kota Blitar dan Pemkot tandatangani fakta integritas. (Foto: IST)
Blitar, serayunusantara.com – DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, di Gedung Graha Paripurna, DPRD Kota Blitar, Selasa (18/7/2023).
Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, didampingi Wakil Ketua DPRD Agus Zunaidi dan Elly Hidayah Vitnawati. Rapat juga dihadiri oleh para anggota dewan, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran Forkopimda.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim mengatakan, pihaknya juga akan menggelar rapat pembahasan internal dengan anggota DPRD Kota Blitar, bersama setiap komisi DPRD bersama mitra kerja di tiap OPD.
Pembahasan akan membahas porsi anggaran tiap OPD, yang disusun dalam skala prioritas.
“Baru kemudian tim anggaran kita memusyawarahkan itu semua mana-mana yang jadi prioritas plafon sementara. Rencana sekitar 9 Agustus adalah rapat paripurna akhir untuk KUA PPAS 2024,” ungkapnya.
Syahrul berharap, pembahasan bersama antara DPRD dan Pemkot Blitar bisa menghasilkan produk hukum yang baik sesuai peraturan per undang-undangan. Sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan harapan rakyat.
“Di rapat tadi juga ada penandatanganan fakta integritas KPK, jadi dalam pelaksanaan pembahasan anggaran 2024 yang dilakukan di 2023 ini kita semua berkomitmen tidak ada praktik-praktik yang dilarang perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso memberikan prediksi apabila APBD 2024 ada peningkatan pemasukan. Apalagi 2024 nanti sudah tidak ada status Pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, pemerintah akan kembali menggenjot pemasukan negara baik di dari sektor pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia memperkirakan pendapatan sekitar 1 triliun.
“Itu ada peningkatan, karena kita lihat 2024 ini kan kondisi pandemi sudah membaik, sehingga sektor pendapatan itu sudah mengalami peningkatan,” ungkapnya.
Santoso juga menjelaskan, apabila ada penentuan porsi anggaran di tiap OPD bakal disusun berdasarkan prinsip proporsional dan profesional.
“Kita cermati fungsi OPD mana yang lebih dominan, bisa dinikmati oleh masyarakat itulah yang perlu kita beri perhatian,” tandasnya. (adv/dprd/Jun)
