Blitar, serayunusantara.com – Menandai satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program pemerintah pusat hingga tingkat daerah.
Kegiatan refleksi ini digelar di timur halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Jalan Kusuma Bangsa No. 60, Kecamatan Kanigoro, Jumat sore (24/10/2025).
Ketua GPI Jaka Prasetya menyampaikan, lembaganya secara aktif terlibat dalam evaluasi capaian program nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan langsung dalam pertemuan di Bandung beberapa waktu lalu.
“Kami akan terus mengawal dan mengamankan seluruh kebijakan pemerintah, terutama di bidang pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Jaka Prasetya.
Menurutnya, GPI memiliki fokus utama pada pengawasan praktik korupsi serta peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan ragu menindak siapa pun pejabat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan, tanpa melihat jabatan atau latar belakang politik.
“Kalau ada pejabat daerah yang korup, baik dari birokrasi maupun instansi vertikal, mereka akan berhadapan langsung dengan kami. Kami ingin visi besar Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045 berjalan tanpa hambatan dari perilaku koruptif,” tegasnya.
Jaka juga menegaskan bahwa GPI tetap independen dan tidak terikat dengan pihak mana pun, meskipun pernah dikenal mendukung pasangan Rijanto–Beky pada masa lalu.
“Dukungan itu tidak berarti kami terikat. Kalau di pemerintahan mana pun kami menemukan indikasi korupsi, kami tetap akan bergerak. Kami bekerja berdasarkan fakta dan data di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, GPI menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Lembaga tersebut berkomitmen turun langsung ke lapangan apabila menemukan dugaan penyimpangan pelaksanaan program pemerintah.
“Kami tidak punya beban dengan siapa pun. Kalau ada penyimpangan, kami akan tindak. Bila di tingkat daerah tidak tertangani, kami laporkan langsung ke pemerintah pusat,” tegasnya lagi.
Sebagai langkah konkret, GPI akan terus melakukan pemantauan terhadap kinerja birokrasi di tingkat kabupaten maupun kota, termasuk instansi vertikal di Kabupaten Blitar. Upaya ini juga diarahkan untuk membangun budaya kerja aparatur negara yang bersih, profesional, dan transparan.
“Masih ada pejabat yang bermain proyek atau menyimpangkan anggaran. Kalau itu terjadi, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan sikat habis sampai ke akar-akarnya,” pungkas Jaka. (serayu)
