Menteri PPPA, Bintang Puspayoga sebagai Ketua ASEAN Ministerial Meeting on Women membuka Pra-KTT Pemimpin Perempuan ASEAN ke-3 di Vientiane Laos. (Foto: KemenPPPA RI)
Vientiane, serayunusantara.com – Melansir dari laman KemenPPPA RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga sebagai Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Ministerial Meeting on Women (AMMW) membuka Pra-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Perempuan ASEAN ke-3/3rd ASEAN Women Leaders’ Pre-Summit yang mengangkat tema “Merefleksikan Ekonomi Perawatan dan Ketahanan di ASEAN” di Vientiane Laos. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA mengatakan ekonomi perawatan memegang peranan penting dalam perekonomian dan ketahanan masyarakat.
“Ekonomi perawatan mencakup semua bentuk pekerjaan perawatan, baik yang dibayar maupun tidak, yang mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat. Ekonomi perawatan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi di ASEAN. Oleh karena itu, kita harus memprioritaskan kebijakan yang mengakui dan mendukung sektor penting ini,” ujar Menteri PPPA.
Menurut Menteri PPPA, di tingkat regional, ASEAN telah mengambil langkah signifikan untuk mempromosikan ekonomi perawatan dan ketahanan. Salah satunya dengan penyusunan Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN/The ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) yang menekankan pentingnya perlindungan sosial, perawatan kesehatan, dan dukungan bagi kelompok rentan. Selain itu, AMMW juga terus mengadvokasi kebijakan yang meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan memastikan partisipasi aktif perempuan dalam semua aspek masyarakat.
Lebih lanjut, dalam forum tersebut Menteri PPPA menyebutkan 3 (tiga) hal penting yang perlu dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam memperkuat ekonomi perawatan dan ketahanan di ASEAN. Pertama, pemerintah perlu membangun layanan perawatan berkualitas dan layanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan inklusif. Hal ini dapat meringankan beban pekerjaan perawatan yang tidak dibayar sehingga memungkinkan lebih banyak perempuan yang dapat bergabung dalam angkatan kerja.
Baca Juga: Menuju ASEAN Lao PDR 2024, Kemen PPPA Bagikan Praktik Baik Implementasi Ekonomi Perawatan
Menteri PPPA juga juga mendorong kebijakan yang menyediakan perlindungan sosial, kondisi kerja yang layak, dan upah yang adil bagi pekerja perawatan. “Kita harus mempromosikan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan distribusi perawatan yang adil,” kata Menteri PPPA.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menggarisbawahi pentingnya memperkuat kerja sama regional dan berbagi praktik baik di antara negara anggota ASEAN untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan ekonomi perawatan yang efektif serta membangun wilayah yang tangguh dan inklusif dengan memprioritaskan kesejahteraan semua warga negara.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen seluruh perwakilan negara terhadap tujuan penting ini. Saya menantikan pandangan dan rekomendasi yang akan muncul dari diskusi kita hari ini. Bersama-sama, kita dapat membangun ASEAN yang lebih kuat, tangguh, dan inklusif,” tutup Menteri PPPA.
Vice President Lao Women’s Union, Thamma Petvixay mengatakan Pra-KTT Pemimpin Perempuan ASEAN hari kedua terdiri atas 5 (lima) sesi, setelah hari sebelumnya telah menyelesaikan 4 (empat) sesi panel diskusi. Kelima sesi tersebut membahas mengenai tantangan, peluang, dan prioritas terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam Visi Komunitas ASEAN pasca-2025; berbagi praktik baik dalam koordinasi respons kekerasan berbasis gender, baik dari sisi perlindungan, layanan sosial, jalur rujukan, dan respons sistem kesehatan; pencegahan kekerasan terhadap perempuan di ASEAN; peluncuran Pedoman Regional ASEAN tentang Pengembangan Standar Operasional Prosedur Nasional terkait koordinasi dalam merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk kelompok marginal; dan upaya membangun kemitraan strategis untuk ekonomi perawatan yang inklusif dalam konteks ketahanan di kawasan ASEAN.***
