Menteri PPPA, Arifah Fauzi menghadiri Rembug Perempuan Jogja di Universitas Gajah Mada. (Foto: KemenPPPA RI)
Yogyakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman KemenPPPA RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Arifah Fauzi menghadiri Rembug Perempuan Jogja yang diikuti seribu perempuan perwakilan dari berbagai sektor dan aktivis perempuan. Di depan peserta Rembug Perempuan dengan tema “Kebangkitan Ekonomi Perempuan”, Menteri PPPA menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan perhatian penuh untuk setiap upaya menjadikan perempuan mandiri secara finansial atau ekonomi.
“Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah faktor penting untuk mencapai kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan di ekonomi akan membuka jalan untuk pengentasan kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan, dan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang. Perempuan yang sudah mandiri secara ekonomi, dia akan lebih berdaya termasuk memiliki kemampuan untuk berani berpendapat, berani bersuara melaporkan kekerasan yang mereka alami dan mereka lihat,” tegas Menteri PPPA di depan peserta Rembug Perempuan yang dilangsungkan di Universitas Gajah Mada, kamis (28/11).
Menteri PPPA menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita ke-3 yang mengamanatkan tentang peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur. Sementara, Astacita ke-6 menegaskan tentang pembangunan yang dimulai dari desa untuk dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Dua poin ini menurut Menteri PPPA dapat diwujudkan dengan mendorong peran perempuan di bidang ekonomi.
Menteri PPPA menyatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akan lebih aktif mengupayakan pemberdayaan ekonomi perempuan dari tingkat desa.
“Pemberdayaan ekonomi perempuan harus dimulai dari tingkat terkecil yakni dari level desa. Itu sebabnya, Kemen PPPA saat ini sedang menginisiasi program Ruang Bersama Merah Putih (RBMP), sebuah gerakan berbasis desa untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi pemberdayaan ekonomi mulai dari desa. Oleh karenanya, forum semacam Rembug Perempuan ini menjadi bagian penting menjalankan sinergi dan kolaborasi bersama. Kami telah berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk mendorong pemberdayaan perempuan. Kami menunggu rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut nyata yang lahir dari acara ini,” jelas Menteri PPPA.
Baca Juga: Menteri PPPA Kunjungi Anak Korban Kekerasan Fisik dan Kekerasan Seksual di UPTD PPA DI Yogyakarta
Menteri PPPA berharap Rembug Perempuan dapat menggugah kembali semangat perjuangan Kongres Perempuan 1928. Saat itu, perempuan-perempuan hebat menyatakan komitmen untuk berjuang tidak hanya bagi keluarga tetapi juga untuk masyarakat, negara, dan bangsa. Rembug Perempuan Jogja diharapkan dapat berkontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun kekuatan setara dalam pembangunan khususnya melalui ekonomi.
Sementara itu, Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pengeran Adipati Aryo Paku Alam X mengapresiasi Menteri PPPA dalam melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan, dan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada sesama perempuan dalam berpartisipasi secara ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan sosial.
“Yogyakarta memiliki catatan sejarah dalam memajukan peran perempuan. Disinilah Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan pada tahun 1928, sekaligus menandai awal perjuangan perempuan untuk kemerdekaan bangsa. Semangat perjuangan itulah yang menjadi inspirasi hari ini. Sebuah semangat yang tidak hanya menghormati para perempuan dalam keluarga, tetapi juga mengakui kontribusi besar mereka dalam masyarakat, ekonomi, bahkan di penggung kepemimpinan. Besar harapan kami semoga agenda hari ini membawa dialog yang penuh visi dan ide-ide konstruktif,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), Erlina Hidayati Sumardi menyampaikan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 64 persen usaha UMKM dikelola oleh perempuan, namun sebagian besar pemilik usaha hanya dibuka karena pemilik usaha tidak memiliki peluang kerja di tempat lain dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Acara ini menghadirkan konsultasi usaha dari berbagai perangkat usaha untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha khususnya untuk perempuan. Ada konsultasi UMKM dengan Dinas Koperasi dan UKM, konsultasi HAKI dengan Dinas Pariwisata, ijin edar makanan dengan Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM, pembuatan NIB (Nomor Induk Usaha) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan lainnya. Kami berharap peserta disini bisa mendapat informasikan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya,” kata Erlina.
Erlina menambahkan bahwa pemerintah D.I. Yogyakarta bekerjasama dengan UGM dan Exporthub.id telah mendukung ekosistem perempuan di UMKM go global. 51 UMKM mengikuti Global on Boarding E-commerce, 102 UMKM mengikuti Local in Boarding E-commerce, 3 produk menjadi mitra Exporthub.id dan masuk ke pasar global dan lokal, serta 422 mahasiswa menjadi afiliator usaha.
Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product dan Aviation, Susi Pudjiastuti yang turut hadir sebagai narasumber berpesan bahwa perempuan harus mampu berdiri di kaki sendiri. Perempuan memiliki keunggulan berupa empati yang tinggi, tetapi harus diikuti oleh pengetahuan yang baik dalam bisnis dan pengelolaan keuangan.***
