Kepala BPSDM Kementerian PUPR selaku Anggota Sekretariat Nasional World Water Forum ke-10 Dadang Rukmana pada acara Talk show bersama Metro TV, di Jakarta. (Foto: Kementerian PUPR RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kementerian PUPR RI, Perhelatan World Water Forum ke-10 tahun 2024 yang berlangsung di Bali, Mei 2024 lalu telah menghasilkan Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri untuk pertama kali sepanjang sejarah 30 tahun penyelenggaraan Forum Air Sedunia ini. Deklarasi Menteri menjadi salah satu concrete outcome World Water Forum ke-10 yang merupakan bentuk komitmen diplomatik Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu air dunia.
Terdapat 3 komitmen prioritas yang dihasilkan dari Ministerial Declaration dalam mendukung keberlanjutan air global di antaranya, usulan penetapan Hari Danau Dunia (World Lake Day) sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia. Kemudian, peningkatan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di pulau-pulau kecil (Integrated Water Resources Management on Small Islands) sebagai komitmen untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam menangani isu air pada pulau-pulau kecil serta pembentukan pusat unggulan untuk ketahanan air dan iklim (Center of Excellence) guna mengembangkan kapasitas, knowledge sharing dan pemanfaatan fasilitas yang unggul dalam mendorong pengelolaan air dan sanitasi.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku Anggota Sekretariat Nasional World Water Forum ke-10 Dadang Rukmana mengatakan Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah nyata sebagai komitmen dalam menindaklanjuti Ministerial Declaration dan hasil dari perhelatan World Water Forum ke-10. Pertama, Pemerintah Indonesia telah membentuk komite internal untuk menindaklanjuti usulan penetapan Hari Danau Dunia (World Lake Day) sebagai langkah konkret pentingnya konservasi danau di dunia .
“Komite internal ini akan menyiapkan konsep yang dibutuhkan saat gagasan World Lake Day nanti diadopsi atau diproses di UN, tentu prosesnya nanti akan dikomandani oleh Kementerian Luar Negeri,” kata Dadang Rukmana pada acara Talk show bersama Metro TV, di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Senada disampaikan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat, sebagai tindaklanjut usulah penetapan Hari Danau Dunia, Kementerian Luar Negeri telah mendorong Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York mulai menggalang dukungan untuk mewujudkan Hari Danau Dunia dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Baca Juga: Kementerian PUPR Bersama Komisi V DPR RI Tinjau Jalan Tol Akses Menuju IKN Nusantara
“Dengan pengesahan yang sudah dilakukan pada penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali oleh lebih dari 130 negara, saya yakin bahwa Hari Danau Dunia akan disahkan oleh siding Majelis Umum PBB, target kami Oktober tahun 2024. Dan hal positifnya adalah bahwa Hari Danau Dunia lahir dari Bali,” kata Tri Tharyat.
Selanjutnya dalam peningkatan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di pulau-pulau kecil, Dadang Rukmana melanjutkan, Pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka kerjasama (cooperative framework) dengan Pemerintah Belanda serta beberapa Organisasi Internasional seperti Integrated Water Resources Association (IWRA), Pacific Island Forum (PIF), dan Resilient and Sustainable Islands Initiative (RESI) sebagai komitmen bersama untuk mempromosikan dan menerapkan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM) di pulau-pulau kecil.
“Pada prinsipnya air di pulau-pulau kecil banyak, tetapi air laut. Sementara yang kita butuhkan air tawar, sehingga perlu pendekatan secara terintegrasi bagaimana kita menyediakan dan mengelola air tawar di pulau-pulau kecil. Ini tidak terbatas untuk Indonesia, tetapi juga dibutuhkan kerjasama antar negara, seperti negara selatan-selatan dan negara-negara kepulauan,” kata Dadang Rukmana.
Dadang menambahkan, sebagai langkah nyata mendukung adanya centre of excellence telah dibentuk gugus tugas atau task force khusus di level internasional antara Pemerintah Indonesia, Jepang, dan Belanda serta organisasi internasional lainnya seperti IWRA guna mendukung pembentukan centre of excellence. Selanjutnya juga telah dilakukan revitalisasi Sabo Training Centre di Yogyakarta sebagai Hub untuk memfasilitasi berbagai aktivitas Water and Climate Resilience atau Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation).
“Kami telah menyiapkan 4 modul untuk sharing maupun pelatihan seperti Water Balance Analysis for River Basin Planning Training, Hydrology Data Interpretation, Hydrological Network to Support Water Resources Management, dan Flood Early Warning System. Karena memang goalnya pembentukan centre of excellence adalah untuk sharing, knowledge dalam penanganan persoalan air dan climate,” kata Dadang Rukmana.
Baca Juga: Kementerian PUPR Ubah Kawasan Kumuh Mrican di Sleman
Selain keputusan politik dalam Ministerial Declaration, Pemerintah Indonesia juga menginisiasi dengan mengumpulkan berbagai proyek pengelolaan air (kompendium proyek nyata/Compendium of Concrete Deliverables) untuk dicontoh dan diterapkan di level global. Setidaknya, terdapat 113 proyek internasional percontohan di bidang air dan sanitasi dengan nilai total 9,4 Miliar USD yang akan di konkretkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.***
