Jatim, serayunusantara.com — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Implementasi Regulasi Fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit. Acara ini dihadiri oleh 14 direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Jawa Timur.
Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, menegaskan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik, khususnya kesehatan, yang tidak hanya berfokus pada fleksibilitas keuangan tetapi juga mengedepankan pendekatan manusiawi dan holistik.
“Kita harus terus meningkatkan standar pelayanan rumah sakit dengan mengadopsi praktik terbaik yang sudah terbukti sukses. Pastikan pasien merasa nyaman sejak tiba di rumah sakit hingga mendapatkan perawatan. Setiap proses harus mencerminkan kualitas, keramahan, dan profesionalisme,” ujar Adhy Karyono dalam pertemuan di Surabaya, Kamis (15/5/2025).
Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi dan penerapan regulasi fleksibilitas keuangan BLUD di UOBK rumah sakit. Dengan koordinasi yang baik, pengelolaan keuangan RSUD diharapkan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI, FINASIM, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, menyatakan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran RSUD sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Jawa Timur Siap Jadi Lokasi Uji Coba Vaksin BCG Versi Terbaru
“Dengan regulasi yang terpadu, rumah sakit dapat menjalankan fungsi pelayanan publik lebih optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah,” jelas Prof. Erwin.
Dr. Zulfachmi Wahab, Sp.PD-KHOM, FINASIM, Direktur RSUD Dr. Moewardi Solo, berbagi pengalaman sukses pengelolaan BLUD di rumah sakitnya. Ia menekankan bahwa fleksibilitas keuangan harus didukung peningkatan SDM dan mindset kewirausahaan.
“Keberhasilan BLUD tidak hanya bergantung pada fleksibilitas anggaran, tapi juga peningkatan kapasitas SDM, budaya inovasi, serta dukungan regulasi dan tata kelola yang solid,” paparnya.
R. Wisnu Saputro, SE., Kasubdit BLUD Kemendagri RI, menambahkan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam memaksimalkan fleksibilitas BLUD.
“Optimalisasi BLUD dapat dicapai melalui perluasan jejaring kolaborasi dan peluang investasi, baik lokal maupun global. Kebijakan daerah yang mendukung penguatan BLUD juga krusial untuk menciptakan layanan kesehatan yang kompetitif,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Jawa Timur Usulkan Revisi Aturan Pengelolaan BUMD, Mengapa Demikian?
Melalui rapat ini, Jatim berharap dapat membangun sistem kesehatan yang lebih responsif, adaptif, dan profesional di seluruh RSUD, sejalan dengan visinya sebagai pionir reformasi layanan kesehatan publik di Indonesia. (serayu)
