Jakarta, serayunusantara.com – Menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo dan rombongan pejabat pemerintah Indonesia ke Provinsi Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan:
“Kami menyayangkan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua tidak digunakan untuk membicarakan penyelesaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk tragedi di Wamena Februari lalu yang belum memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Kondisi HAM di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Kami mencatat dalam lima tahun terakhir sudah ada 179 warga meninggal dalam puluhan kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.”
“Seharusnya Presiden juga menemui pihak-pihak yang selama ini terkait dengan upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Papua, seperti para tetua dan dewan adat, tokoh-tokoh agama, kalangan perempuan, lembaga representasi kultural Orang Asli Papua seperti Majelis Rakyat Papua, pembela hak asasi manusia, dan keluarga korban pelanggaran HAM.
Sudah berkali-kali Presiden Jokowi mengadakan kunjungan ke Papua namun tidak pernah secara khusus bertujuan menyelesaikan kekerasan atas warga sipil akibat konflik antara aparat keamanan dan kelompok pro-Kemerdekaan Papua. Agenda ini yang seharusnya dilakukan oleh Presiden setiap berkunjung ke Papua agar tidak sia-sia. Presiden seharusnya juga mendengarkan suara masyarakat Papua untuk akhiri kekerasan”.
Latar Belakang
Data yang diperoleh Amnesty International Indonesia mengungkapkan bahwa sejak 2018 hingga 2022 terdapat setidaknya 94 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat TNI, Polri, petugas Lapas, dan kelompok pro-kemerdekaan Papua yang menewaskan setidaknya 179 warga sipil.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Papua selama dua hari pada 20-21 Maret 2023 dengan mengunjungi beberapa tempat, antara lain Kawasan lumbung pangan di Kabupaten Keerom, meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub dan Kebun Sagu di Jayapura, serta Kawasan Bioflok di Sentani Timur, Jayapura.
Menurut informasi yang didapat Amnesty International, selama kunjungan ke Papua, Presiden didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Pertahanan, Menteri Investasi, Kepala Staf Presiden, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Hukum dan HAM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Desa, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri PAN RB.
1 komentar