Jatim, serayunusantara.com – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memberikan apresiasi atas inisiatif pembentukan Kampung Pancasila di Kota Surabaya.
Program ini dinilai sebagai wujud nyata kebersamaan warga dalam menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Kamtibmas Surabaya di Graha Sawunggaling, Jumat (12/9/2025).
Menurut Teguh, keberadaan Kampung Pancasila telah diperkuat dengan keterlibatan lebih dari 6.000 ASN Pendamping yang diterjunkan di 1.361 RW.
Ia juga menyoroti empat bidang utama dalam Kampung Pancasila, termasuk peran masyarakat di Kecamatan Wonokromo dan Pabean Cantian yang berhasil mencegah kerusuhan pada akhir Agustus 2025.
“Surabaya sudah menginisiasi penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) melalui Kampung Pancasila. Namun, masih diperlukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama terkait petugas, tata kelola, manajemen, sarpras, serta pelaporan dan tindak lanjutnya,” ujar Teguh.
Ia menambahkan, Surabaya memiliki lebih dari 9.000 Poskamling serta Pos Perlindungan Masyarakat (Poslinmas) yang saling melengkapi. Keberadaan sarana prasarana di kedua pos tersebut dinilai penting untuk mendukung keamanan warga.
Kemendagri pun berencana mengkaji SOP Kampung Pancasila Surabaya agar bisa dijadikan pedoman secara nasional.
Baca Juga: Bupati Lamongan Dorong Budidaya Bawang Merah untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, tujuan utama pembentukan Kampung Pancasila adalah memperkuat keamanan lingkungan melalui Siskamling. Program ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk Karang Taruna, generasi milenial, hingga Gen Z.
“Kerukunan dan keguyuban warga adalah pondasi utama. Kota ini akan kuat bila setiap kampungnya juga kuat,” tegas Eri.
Ia menjelaskan, Kampung Pancasila yang mulai berjalan sejak Juni 2025 terbukti efektif saat terjadi kerusuhan di Surabaya akhir Agustus lalu. Sejumlah kawasan seperti Wonokromo, Pabean Cantian, dan Bubutan mampu menjaga wilayahnya secara mandiri.
Eri memastikan bahwa pola pengamanan di Kampung Pancasila akan terus disesuaikan untuk mendukung keamanan kota secara menyeluruh. Ia pun segera menyerahkan SOP Kampung Pancasila Surabaya kepada Kemendagri untuk ditelaah lebih lanjut.
“Dengan arahan dari Kemendagri, SOP ini diharapkan bisa semakin aplikatif dan menjadi acuan masyarakat Surabaya, bahkan mungkin secara nasional,” pungkasnya. (Serayu)
