Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo T. Maksal Saputra saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II DPD di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Senin (25/4/2023). (Foto: Kementerian PUPR RI)
Sidoarjo, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kementerian PUPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Diektorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air terus melakukan program penanganan infrastruktur pengendalian semburan lumpur Sidoarjo.
Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo T. Maksal Saputra mengatakan, program penanganan infrastruktur dilanjutkan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak,” perhatian pemerintah tidak berkurang tetap menjadi prioritas untuk pengendalian lumpur Sidoarjo,” katanya saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II DPD di Kabupaten Sidoarjo,, Provinsi Jawa Timur, Senin (25/4/2023).
Menurut T. Maksal Saputra, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp287 miliar untuk penanganan kegiatan utama berupa, pengaliran lumpur ke Kali Porong kurang lebih mencapai 20 juta kubik per tahun. Kemudian melakukan peningkatan tanggul penahan lumpur dan yang telah dilaksanakan kurang lebih mencapai 2 km per tahun serta pembangunan 10 embung secara bertahap.
“Tanggul tipe urugan homogen dengan panjang 11 kilometer (km), lebar puncak tanggul mencapai 5 meter, dan luas waduknya mencapai 5.557,848 m2 (557,7 hektar). Selain itu, tanggul tersebut memiliki kapasitas tampung 44.622.788 m2,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri Basuki Tegaskan Komitmen Kementerian PUPR Gunakan Produk Dalam Negeri
T. Maksal Saputra menambahkan, upaya pengembangan wilayah Kementerian PUPR melalui PPLS merencanakan kawasan yang sudah dibebaskan menjadi kawasan geowisata,” tujuannya yaitu, menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat setempat, pengembangan ekonomi daerah sekitar, sebagai upaya konservasi dan edukasi,” ujarnya.
Kawasan Geowisata nantinya akan terbagi menjadi beberapa zona yaitu, zona anjungan pusat semburan, zona musium lumpur sidoarjo, zona green house dan autbond, zona embrio musium, zona pemanfaatan lumpur, zona sport, zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), zona kolam tampung dan konservasi fauna, dan zona RTH perairan.
Wakil Ketua Komite II DPD RI sekaligus pimpinan rombongan Abdullah Puteh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang terus berupaya melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur Sidoarjo,” berharap kedepannya PPLS lebih optimal lagi dalam mengatasi dampak luapan lumpur,” ungkapnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali beserta jajaran forkopimda, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Hendra Ahyadi.***
