Ketua DPRD Jatim Pastikan Anggaran Perjalanan Luar Negeri Dialihkan untuk Program Kerakyatan

Jatim, serayunusantara.com – Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, menegaskan anggaran perjalanan dinas luar negeri (PDLN) yang sebelumnya mencapai hampir Rp19 miliar dialihkan sepenuhnya untuk program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut moratorium kunjungan luar negeri bagi pejabat pemerintah yang ditetapkan Presiden Prabowo.

“Dengan adanya moratorium dari Presiden, otomatis tidak ada perjalanan luar negeri. Anggaran itu kami kembalikan ke OPD untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat,” ujar Musyafak usai rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (3/9/2025).

Ia menekankan, di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja.

“Banyak pengangguran, pedagang kecil sepi, toko-toko juga lesu. Karena itu DPRD bersama eksekutif sepakat meniadakan seluruh anggaran perjalanan luar negeri,” tegasnya.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Imbau Warga Jatim Jaga Keamanan dan Kondusifitas Daerah

Musyafak menjelaskan, dana hasil pengalihan tersebut akan dimasukkan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2025. “Hampir Rp19 miliar itu kami arahkan ke program yang langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya. Ia juga mengingatkan para anggota dewan untuk menjaga sikap agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Sejalan dengan itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Yordan M. Batara Goa, menuturkan bahwa pergeseran anggaran diprioritaskan untuk mendukung kelompok masyarakat kecil.

“Dana tersebut akan ditambah untuk beasiswa bagi anak-anak miskin kategori desil 1 dan 2. Selain itu juga untuk apresiasi bagi seniman,” ungkap Yordan.

Ia menambahkan, sebagian dana juga diarahkan untuk pelatihan perangkat desa terkait pengelolaan Koperasi Merah Putih, program pasar murah, hingga bantuan sosial lainnya. “Program-program ini sangat membantu masyarakat sekaligus efektif menekan inflasi,” katanya.

Menurut Yordan, langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Jatim berpihak pada kebutuhan mendesak rakyat. “Beberapa kegiatan lebih tepat jika dialihkan dalam bentuk program yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Serayu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *