Blitar, serayunusantara.com – Ketua Ormas Ratu Adil, Mohammad Trijanto, menilai slogan dan simbol “Babune Masyarakat” yang kerap digunakan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), tidak cukup hanya dipandang sebagai atribut populis.
Menurutnya, simbol tersebut harus dimaknai sebagai komitmen nyata terhadap kepemimpinan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Simbol ini bukan sekadar kaos atau jargon politik, tapi janji moral untuk membuktikan bahwa kepemimpinan ini benar-benar tanpa noda,” ujar Trijanto, Senin (20/10/2025).
Trijanto menilai, sapu yang menjadi ikon dalam simbol “Babune Masyarakat” seharusnya mencerminkan semangat membersihkan birokrasi dari praktik kotor, bukan sekadar alat pencitraan.
“Masyarakat sudah jenuh dengan simbol-simbol kosong. Sapu itu jangan cuma dipegang, tapi digunakan untuk menyapu praktik tidak sehat dalam pemerintahan,” sindirnya.
Baca Juga: Ormas Ratu Adil Soroti Pengelolaan PIPP Blitar, Trijanto: “Jangan Jadi Monumen Bisu”
Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut.
“Jangan bersandiwara seolah dekat dengan rakyat, sementara anggaran justru dijadikan ladang subur bagi kongkalikong dan nepotisme,” tegasnya.
Menurut Trijanto, masyarakat Blitar berhak menagih janji moral dari pemimpinnya. Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada indikasi penyimpangan seperti pembagian proyek atau pungutan liar, maka slogan “Babune Masyarakat” akan memiliki arti sejati.
Namun, jika sebaliknya terjadi, maka simbol itu tak lebih dari kamuflase politik yang menipu rakyat.
“Makna sejati ‘Babune Masyarakat’ akan hidup jika dibuktikan dengan kebijakan yang bersih. Tapi kalau hanya jadi retorika, rakyat akan menilainya sebagai sinetron politik murahan,” ujarnya tajam. (serayu)
