Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Foto: Oji/Man)
Jakarta, serayunusantara.com – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan, mengganti pejabat Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Supaya proses perbaikan sistem kerja di Pertamina dapat berjalan lebih baik.
Hal itu sebagai salah satu buntut dari peristiwa Ledakan dan kebakaran di kilang minyak Pertamina, yang merupakan obyek vital negara secara beruntun dalam satu bulan terakhir. Terakhir diketahui Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai, Riau, mengalami ledakan pada Sabtu (1/4).
“Komut dan Dirut Pertamina sekarang layak diganti, karena terbukti tidak mampu membenahi sistem keamanan dan keselamatan di wilayah kerjanya. Padahal keduanya sudah diberi kesempatan berkali-kali. Karena itu agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, Saya berharap Presiden memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mengganti Komut dan Dirut Pertamina,” tegas Mulyanto kepada Media, Senin (3/4/2023).
Lebih lanjut pihaknya minta Jokowi mengedepankan kepentingan negara dalam menyikapi masalah ini. Jangan karena Komut dan Dirut adalah orang dekat Istana, maka Jokowi tidak berani menindak dan meminta pertanggungjawaban. Ditambahkannya, Presiden harus peka bahwa ledakan dan kebakaran di objek vital negara yang terjadi secara beruntun ini bukan sesuatu yang biasa.
Baca Juga: Jokowi ke Papua Seharusnya Turut Dengar Suara Masyarakat untuk Akhiri Kekerasan
Kejadian ini, kata Mulyanto, harus disikapi dengan serius, karena bisa berdampak pada ketahanan cadangan energi nasional kita. Apalagi sekarang menjelang Hari Raya Idul Fitri dimana kebutuhan BBM masyarakat akan meningkat karena ada kegiatan rutin tahunan yaitu mudik lebaran.
Politisi Fraksi PKS ini menilai bahwa saat ini sudah saatnya Jokowi bersikap sebagai negarawan. Pilihlah orang yang tepat untuk menempati jabatan Komut dan Dirut Pertamina. Orang tersebut harus paham alur kerja Pertamina, baik secara strategis, manajerial, maupun teknis. Sehingga upaya perbaikan manajemen risiko Pertamina dapat dijalankan dengan baik. Selain itu pejabat ini harus mampu berkoordinasi dengan institusi TNI dan Polri untuk mengamankan obyek vital negara yang dikelola Pertamina.
“Sudahi pola-pola penunjukan calon pejabat Pertamina berdasarkan asas pertemanan. Di saat umur pemerintahan Jokowi yang tinggal setahun lagi sebaiknya presiden mencari figur yang baik untuk membenahi Pertamina. Semoga dengan pilihan yang tepat itu Jokowi dapat meninggalkan legacy yang baik bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya. (ayu/aha)
