Jatim, serayunusantara.com – Komisi C DPRD Jawa Timur meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan kinerjanya agar lebih produktif serta mampu memberi kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan juru bicara Komisi C, Hartono, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Komisi terkait pembahasan Raperda Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/9/2025).
Hartono menegaskan BUMD harus fokus pada inti usaha, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat manajemen internal sehingga bisa berperan sebagai penggerak ekonomi daerah. “Kami mendorong seluruh BUMD agar lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi PAD,” ujarnya.
Komisi C juga meminta Biro Perekonomian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang belum menunjukkan kinerja baik, mulai dari pengelolaan modal, tata kelola perusahaan, hingga strategi bisnis.
Evaluasi ini diharapkan membuat BUMD lebih sehat, berdaya saing, dan berperan nyata dalam pembangunan Jawa Timur.
Baca Juga: Diskominfo Jatim Gelar Doa Bersama dan Istighotsah untuk Keselamatan Bangsa
Dalam pembahasan di tingkat komisi, target PAD dari BUMD akhirnya disepakati naik menjadi Rp488,1 miliar, lebih tinggi dibandingkan usulan awal Rp474,4 miliar. Kenaikan target ini terutama berasal dari PT PJU yang melonjak Rp9,5 miliar menjadi Rp34 miliar.
Selain itu ada tambahan kontribusi dari PT JGU, PT SIER, PT Air Bersih, PT BPR Jatim, dan PT PWU Jatim. Sementara PT Jamkrida tetap sesuai target, dan PT Askrida belum bisa menyetor dividen karena aturan OJK.
Politisi asal Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan itu menambahkan, BUMD tidak hanya dituntut menyetor dividen, tetapi juga harus membuka lapangan kerja, mendukung infrastruktur ekonomi, dan menciptakan iklim usaha kondusif.
“BUMD harus menjadi agen pembangunan, bukan sekadar mengejar laba,” tandasnya. (Serayu)
