Jakarta, serayunusantara.com – Kota Mojokerto ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) dalam program Digitalisasi Bantuan Sosial tingkat nasional. Secara keseluruhan, terdapat 41 daerah di Indonesia yang dipilih untuk mengikuti uji coba program tersebut.
Di Provinsi Jawa Timur, hanya empat daerah yang masuk dalam daftar pilot project, yaitu Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan bahwa penunjukan ini mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Baca Juga: Atasi Persoalan Sampah, TPS3R Desa Cinandang Mojokerto Diresmikan
Salah satu fokus utama dalam program percontohan ini adalah sinkronisasi serta validasi data antarinstansi, khususnya antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dengan Badan Pusat Statistik (BPS), guna mewujudkan perlindungan sosial berbasis data yang tepat sasaran.
Ia menjelaskan, selama ini tantangan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial adalah ketidaktepatan data, yang berpotensi menimbulkan bantuan salah sasaran, tumpang tindih, atau bahkan tidak diterima oleh warga yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Ning Ita menegaskan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan digitalisasi bansos, baik dalam aspek kebijakan, kesiapan perangkat daerah, maupun peningkatan literasi digital masyarakat.
Sebagai daerah percontohan, Kota Mojokerto menyatakan kesiapan untuk menjadi contoh pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial yang transparan dan akuntabel. Program ini diharapkan dapat menjadi model yang nantinya direplikasi secara nasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan sosial di Indonesia. (Ke/ha)
