Ngawi, serayunusantara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pendampingan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi guna memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi, Jum’at (25/07/2025).
Prioritas pengawasan difokuskan pada bidang pertanian dan sepuluh proyek prioritas untuk menciptakan iklim investasi yang transparan.
Wahyudi selalu Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III menekankan pentingnya membangun fondasi pemerintahan yang yang akuntabel dan berintegritas.
Pemantauan KPK melalui sistem MCP menunjukkan peningkatan nilai kinerja Pemkab Ngawi dari 92 di tahun 2023 menjadi 94 di tahun 2024. Namun demikian, hasil SPI mengungkapkan penurunan kualitas integritas pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penurunan skor dari 90,05 ke 68,25.
Baca Juga: Pemkab Ngawi Raih Penghargaan dari BKN berkat kinerja ASN dalam Memberikan Pelayanan Terbaik
“Dalam Monitoring Control for Prevention (MCP), skor Pemkab Ngawi meningkat dari 92 (2023) ke 94 (2024). Namun, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan penurunan nilai integritas, terutama pada pengadaan barang dan jasa (PBJ), dari 90,05 menjadi 68,25,” dikutip dari akun X KPK.
KPK juga memberikan rekomendasi konsolidasi dan e-audit PBJ, selain itu mendorong penyedia lokal agar APBD dapat berdampak nyata.
“KPK telah mengeluarkan rekomendasi konsolidasi dan e-audit PBJ, mendorong penyedia lokal agar APBD berdampak nyata. Dalam APBD Murni 2025 senilai Rp2,5 triliun, belanja PBJ tersebut dalam berbagai metode, termasuk tender dan e-purchasing,” lanjutnya. (Serayu)
