Blitar, serayunusantara.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, melakukan kunjungan kerja ke Blitar pada Minggu (8/6/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Sarmuji hadir bersama Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Jairi Irawan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Namsa Ismail, keduanya juga dari Fraksi Golkar.
Kegiatan berlangsung di Wisata Edukasi Kampung Cokelat, di mana Sarmuji berdialog langsung dengan ratusan warga dalam forum sarasehan bertajuk “Pemberdayaan Komunitas sebagai Pilar Kesejahteraan Sosial.”
Dalam sesi diskusi, Sarmuji menyoroti persoalan ketimpangan dalam layanan kesehatan, khususnya perlakuan berbeda yang kerap dirasakan oleh pasien peserta BPJS dan non-BPJS di sejumlah rumah sakit, termasuk di wilayah Blitar.
“Masyarakat mengeluhkan masih adanya diskriminasi pelayanan antara pasien BPJS dan non-BPJS. Hal seperti ini tidak boleh terus terjadi. Rumah sakit, baik milik provinsi maupun pusat, harus memberikan layanan yang adil tanpa membedakan status pasien,” tegas Sarmuji di hadapan awak media.
Baca Juga: Kejari Tetapkan Kakak Eks Bupati Blitar sebagai Tersangka Korupsi Proyek DAM Kali Bentak
Ia juga menyinggung fenomena masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri karena merasa pelayanan kesehatan dalam negeri belum optimal, meski secara fasilitas dinilai sudah memadai.
“Kita perlu regulasi yang memastikan pelayanan kesehatan tidak hanya cepat dan akurat, tapi juga nyaman. Kalau tidak ada perubahan, masyarakat yang mampu akan tetap mencari layanan ke luar negeri,” ujarnya.
Terkait pembiayaan sektor kesehatan, Sarmuji mengapresiasi alokasi anggaran minimal 5 persen dari APBN yang telah dijalankan pemerintah. Namun, ia menilai masih dibutuhkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan edukasi kesehatan.
“Di Blitar, misalnya, kesadaran masyarakat soal kesehatan masih harus ditingkatkan. Pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan,” imbuhnya.
Sarmuji berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi contoh kolaborasi yang baik antara masyarakat, komunitas, dan wakil rakyat dalam membangun sistem sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Insyaallah, jika komunikasi seperti ini terus dijaga, layanan publik terutama di bidang kesehatan dan sosial akan semakin membaik, tidak hanya di Blitar, tapi juga di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Serayu)
