Jakarta, serayunusantara.com – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (16/12/2025). Kunjungan ini bertujuan mencari solusi atas berbagai persoalan infrastruktur di Kota Malang.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis Bina Marga, mulai dari penanganan banjir, perawatan jembatan dan fly over, hingga kemacetan lalu lintas di beberapa titik kota.
Wahyu Hidayat atau yang akrab disapa Pak Mbois menegaskan pentingnya konsultasi dengan pemerintah pusat. Pasalnya, sejumlah infrastruktur di Kota Malang merupakan kewenangan pusat, seperti jalan, jembatan, sempadan sungai, dan jalur aliran sungai.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil mitigasi, banyak infrastruktur mengalami perubahan fungsi dan kondisi. Hal itu berdampak pada meningkatnya risiko banjir serta kemacetan di wilayah perkotaan.
Wahyu juga menyebut keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan dalam penanganan infrastruktur secara menyeluruh. Karena itu, sinergi dan dukungan pemerintah pusat dinilai sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Kota Malang Jadi Tuan Rumah Mukernas PBSI 2025
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga KemenPUPR Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa tingkat urgensi akan menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi, termasuk penegasan status kewenangan infrastruktur terkait.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, permasalahan banjir umumnya disebabkan oleh sampah, sedimentasi, serta sistem drainase yang belum berfungsi optimal.
Pada kesempatan itu, Dirjen Bina Marga juga memberikan respons positif atas masukan Pemkot Malang. Perhatian khusus diarahkan pada kondisi Jembatan Muharto Barat yang dinilai rentan secara konstruksi.
Jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai penghubung kawasan logistik. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat guna mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. (Ke/ha)
