Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP dalam pembukaan Pencanangan Gerbangdutas jangka menengah Tahun 2025-2029 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (Foto: Kemendagri RI)
Pontianak, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemendagri RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara resmi membuka Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) jangka menengah Tahun 2025-2029, Selasa (27/8/2024). Adapun pembukaan tersebut ditandai dengan pemukulan alat musik kangkuang di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) oleh Mendagri bersama sejumlah pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, dibentuknya BNPP merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP. Sebelum aturan tersebut dibentuk, urusan perbatasan ditangani secara sektoral oleh kementerian/lembaga (K/L), TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya.
Kemudian setelah dibentuknya BNPP, urusan perbatasan negara ditangani secara terintegrasi. BNPP bertugas mengoordinasikan semua stakeholder, meliputi 27 K/L dan daerah yang secara ex officio dikepalai Mendagri. “Apa saja yang dikerjakan? Tugasnya cuma tiga. Yang paling utama, tugas pertama adalah untuk mengelola terutama segmen perbatasan agar menjadi clear dan jelas,” ujar Mendagri.
Tugas pertama tersebut perlu dijalankan untuk mengatasi sejumlah persoalan di kawasan perbatasan yang masih dalam sengketa. Mendagri menekankan, dalam memaksimalkan tugas tersebut, BNPP didorong melakukan penyelesaian sengketa batas negara dengan jalan diplomasi secara damai.
Hal ini pula yang pernah diupayakan Mendagri saat menyelesaikan persoalan batas negara dengan Malaysia beberapa waktu lalu. Saat itu Mendagri dengan disaksikan Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia melakukan penandatanganan segmen batas wilayah bersama Mendagri Malaysia.
Baca Juga: Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Beras di Atas HET, Minta Bulog Siapkan Langkah Pengendalian
“Nah sampai saat ini ada beberapa yang kita terus melakukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa batas-batas [negara] itu,” imbuhnya.
Mendagri menambahkan, tugas BNPP berikutnya yakni mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Adapun secara operasional, PLBN dijalankan di bawah koordinasi BNPP dengan diikuti beberapa instansi, meliputi TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia, hingga pemerintah daerah (Pemda).
Lebih lanjut, tugas ketiga BNPP yakni membangun daerah perbatasan. Tugas ini perlu dioptimalkan, selain untuk mendorong pemerataan pembangunan, juga sebagai bentuk strategi pertahanan negara.
Sebagai informasi, pada Pencanangan Gerbangdutas ke-12 ini, Mendagri juga sempat berkomunikasi secara virtual dengan perwakilan petugas di PLBN Sota, Sebatik, dan Motamasin. Setelah itu, Mendagri meninjau sejumlah stan pameran yang berada di halaman Kantor Gubernur Kalbar. Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyaksikan beberapa pameran alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI-Polri, serta memberikan paket sembako secara simbolis kepada ibu dan anak yang membutuhkan.
Hadir pada kegiatan tersebut, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalbar Harisson, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, Pj. Gubernur Maluku Sadali IE, dan Pj. Gubernur Papua Ramses Limbong. Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Rudy Syamsir, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, dan pejabat terkait lainnya.***
