Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Anggota IV BPK RI Haerul Saleh meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara di Kalimantan Timur, khususnya di KIPP, Rabu (21/2/2024). (Foto: Kementerian PUPR RI)
Penajam Paser Utara, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kementerian PUPR RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Rabu (21/2/2024). Progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sejumlah 40 paket telah mencapai 74.87%.
Menteri Basuki mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara sesuai dengan rencana dari sisi jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan Pemerintah. “Saya kira dari sisi waktu pelaksanaan dan target-target pekerjaan masih on schedule,” kata Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, di antaranya konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di kawasan KIPP. Pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini yang menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di IKN.
“Beberapa waktu lalu sudah dilakukan 3 (tiga) seri ground breaking oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya gedung perkantoran, rumah sakit, dan hotel. Hari ini kami hadir lengkap bersama para Dirjen. Kami juga menyambut baik proses audit BPK untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di IKN dilaksanakan dengan tata kelola yang baik,” kata Menteri Basuki.
Kegiatan kunjungan kerja dalam rangka Audit BPK tersebut diawali dari Kota Balikpapan melewati Jalan Tol Akses IKN menuju Jembatan Pulau Balang, hingga Bandara VVIP IKN Nusantara. Selanjutnya menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara dengan meninjau Kantor Presiden dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan, tower hunian ASN, dan dilanjutkan ke Bendungan Sepaku Semoi.
Baca Juga: Kementerian PUPR Selenggarakan PUPR Goes To My School 2024
Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga mengatakan pembangunan IKN terbagi menjadi dua batch hingga akhir tahun 2024. Di mana konstruksi untuk batch 1 yang telah berjalan sebanyak 40 paket pekerjaan dengan progres fisik 74,87% per 15 Februari 2024. Sementara untuk batch 2, telah berjalan 49 paket pekerjaan dengan progres 24%. Untuk keseluruhan 89 paket berjalan, anggaran yang sudah teralokasi sebesar Rp. 68,57 Triliun.
“Dalam konteks persiapan pelaksanaan Upacara 17 Agustus di kawasan IKN, hampir semua infrastrukturnya masuk Batch 1. Misalnya, Gedung Kantor Presiden, Istana Negara dan Lapangan Upacara sudah mencapai 56,37%. Sementara Kantor Presiden sendiri sudah mencapai 74,94%,” kata Danis Sumadilaga.
Selanjutnya untuk pembangunan jalan tol yang menjadi akses utama menuju kawasan IKN, saat ini sudah berjalan pada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 70,9%, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 70%, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 77,8%.
“Di samping batch 1 juga sedang on-going batch 2. Salahsatu yang cukup strategis, kita sedang menyiapkan pembangunan 47 tower hunian untuk ASN, TNI, dan Polri. Khusus untuk persiapan Upacara 17 Agustus 2024, Insya Allah pada bulan Juli 2024 mendatang, 12 tower hunian selesai dan dilengkapi furniture untuk langsung digunakan,” kata Danis Sumadilaga.
Turut hadir dalam tinjauan, Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI Syamsuddin, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga Wida Nurfaida, Kepala Biro Keuangan Budhi Setyawan, Kepala BBPJN Kalimantan Timur Reiza Setiawan, Kepala BWS Kalimantan IV Yosiandi Radi Wicaksono, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim Rozali Indra Saputra, dan Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Kalimantan II Anggoro Putro.***
