Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menghadiri KTT Pemimpin Perempuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ke-3. (Foto: KemenPPPA RI)
Vientiane, serayunusantara.com – Melansir dari laman KemenPPPA RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Perempuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ke-3/3rd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Women Leaders’ Summit yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, selaku Ketua ASEAN tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA hadir sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia (RI) sekaligus Ketua ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW).
Sebelumnya, KTT Pemimpin Perempuan ASEAN ke-3 didahului dengan pelaksanaan Pra-KTT Pemimpin Perempuan ASEAN pada 21-22 Agustus 2024 yang terdiri atas 9 (sembilan) sesi diskusi panel terkait komitmen ekonomi perawatan dan ketahanan, isu kekerasan berbasis gender, serta isu-isu di bidang ekonomi di kawasan ASEAN.
KTT Pemimpin Perempuan ASEAN ke-3 mengangkat tema “Memperkuat Ekonomi Perawatan dan Ketahanan Pasca-2025” yang menggarisbawahi perlunya mengatasi dampak pandemi terhadap ketidaksetaraan gender. KTT ini bertujuan antara lain untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam isu ekonomi perawatan dan menghasilkan deklarasi yang akan dipertimbangkan serta diadopsi pada KTT ASEAN ke-44 dan ke-45. Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan menteri perempuan/pemimpin perempuan menyampaikan berbagai kebijakan, inisiatif, tantangan, dan rencana ke depan dalam rangka memperkuat ekonomi perawatan.
Sebagai Ketua AMMW, Menteri PPPA menyampaikan sambutan pembuka terkait ekonomi perawatan yang merupakan bagian penting dari masa depan ASEAN. “Ekonomi perawatan memiliki peranan penting dalam mencapai kesetaraan gender. Kita harus menghargai pekerjaan perawatan sebagai salah satu upaya memberdayakan perempuan serta mengurangi kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan kekerasan. Kurangnya penghargaan terhadap pekerjaan perawatan menjadi salah masalah signifikan di banyak negara anggota ASEAN,” ujar Menteri PPPA. Selain itu, Menteri PPPA juga menekankan pentingnya membangun kesadaran mengenai dampak kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di sektor ekonomi perawatan dan mengembangkan kerangka kerja pencegahan dan respons yang kuat.
Lebih lanjut, sebagai Delegasi Republik Indonesia, Menteri PPPA menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah bergerak aktif melakukan upaya-upaya penguatan ekonomi perawatan, salah satunya dengan cara memperkenalkan sektor ini dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Agenda penting ini kemudian diperkuat di bawah Presidensi G20 India Tahun 2023 dan Presidensi G20 Brasil Tahun 2024. Lebih lanjut, Menteri PPPA menuturkan Kemen PPPA telah menyusun berbagai kebijakan untuk meningkatkan keadilan gender dalam ekonomi perawatan, dimulai dari mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029.
“Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang membahas mengenai kebijakan dan layanan pekerjaan perawatan strategis. Selain itu, kami juga meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional tentang Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Transformatif, Setara Gender, dan Adil untuk membantu Kementerian/Lembaga mengembangkan dan menerapkan kebijakan/program terkait kerja perawatan,” pungkas Menteri PPPA.
Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone menyampaikan apresiasi atas komitmen, afirmasi, dan pemahaman seluruh menteri/pemimpin perempuan negara anggota ASEAN yang hadir dalam KTT Pemimpin Perempuan ASEAN ke-3. Hal ini merupakan salah satu upaya mempromosikan penguatan ekonomi dan ketahanan pasca-2025.***
