Menteri PPPA, Bintang Puspayoga pada Rapat Kerja Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia Tahun 2024 (Foto: KemenPPPA RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman KemenPPPA RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia dapat mengupayakan kebijakan dan program yang berperspektif perempuan dan anak. Dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia Tahun 2024, Menteri PPPA mendorong pimpinan tinggi yang duduk di jabatan strategis Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara untuk berkolaborasi mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor sesuai isu yang diampu oleh instansi masing-masing.
“Pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Tingginya tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, dan tingkat kualitas perempuan dan anak yang baik, berbanding lurus dengan kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara. Hal tersebut senada dengan jumlah perempuan pimpinan tinggi di pemerintahan yang terus mengupayakan pembangunan yang inklusif. Para perempuan pimpinan tinggi telah berupaya keras memberikan jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan yang masih dihadapi masyarakat dengan kapasitas, kemampuan, serta program di masing-masing instansi,” ungkap Menteri PPPA (27/02).
Menteri PPPA menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi perempuan di berbagai sektor. Mulai dari bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, dimana partisipasi perempuan di sektor informal cukup tinggi namun masih perlu adanya pengakuan terhadap pekerjaan mereka yang masih membutuhkan perlindungan. Lebih lanjut, perbandingan tingkat partisipasi kerja antara perempuan dan laki-laki masih memiliki gap yang cukup jauh.
“Meskipun mengalami berbagai tantangan, namun kemajuan berhasil kita capai. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Gender yang terus mengalami tren peningkatan. Hal ini harus terus didorong oleh berbagai pihak agar kemajuan pembangunan gender bisa terus berkelanjutan. Oleh karenanya, sinergi dan kolaborasi para perempuan pimpinan tinggi yang telah menunjukkan efektivitasnya harus terus dilanjutkan,” tutur Menteri PPPA.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun menyampaikan pentingnya peranan perempuan dalam mengawal pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perempuan berperan penting sebagai katalisator atau penggerak di berbagai sektor, diantaranya transformasi ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain itu, ketika perempuan sudah berdaya maka dia akan menciptakan ripple effect yang menginspirasi orang lain untuk berubah dan memberikan manfaat ke keluarga, masyarakat, dan negara.
Baca Juga: Apresiasi Menteri PPPA dalam Upaya Percepatan Jember Menuju Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak
“Untuk mendukung hal itu, harapannya agar PIMTI yang diisi oleh para perempuan pemimpin di berbagai sektor dapat mengoptimalkan keberadaannya dengan menjadi pendorong kebijakan atau policy entrepreneur bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dimulai dengan proses planning (perencanaan) dan budgeting (penganggaran) yang lebih women-centered. Salah satunya dengan kebijakan yang lebih ramah keluarga sehingga keterwakilan perempuan dalam leadership roles di setiap sektor bisa terwujud,” jelas Isma.
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan kebijakan afirmatif yang telah dilakukan di Pertamina dengan mengupayakan target 25 persen kepemimpinan perempuan dalam dua tahun ke depan dan kini telah mencapai angka 20 persen. Dalam meningkatkan persentase perempuan di male dominated sector, Pertamina turut melakukan upaya dari hulu mulai dari proses rekrutmen, memberikan edukasi bagi perempuan agar berani berkiprah di berbagai sektor, sampai pembentukan Komunitas Perempuan Pertamina PERTIWI.
“Mengenai keamanan kerja bagi perempuan di sektor perminyakan yang kerap bekerja di rig pengeboran tengah laut, lokasi terpencil dan kapal, kami memiliki Respectful Workplace Policy. Upaya ini kami lakukan untuk memberikan perlindungan khususnya bagi perempuan dan kami konsisten melaksanakannya. Jika ada yang melanggar maka kami tidak segan untuk mengakhiri kontrak kerja dan sudah kami lakukan karena terbukti melakukan pelanggaran,” kata Nicke.
Dalam Rakor PIMTI juga dilakukan serah terima dari Ketua Presidium Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia Tahun 2023, Lenny N. Rosalin kepada Sally Salamah sebagai Ketua Presidium Tahun 2024. Rakor dihadiri oleh seluruh Presidium, Pengurus dan Anggota PIMTI. Dalam sambutannya, Sally Salamah menyampaikan upaya yang telah dicapai diantaranya menyelenggarakan PIMTI Award selama tiga tahun terakhir. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi yang telah mencapai minimal 30 persen proporsi kepemimpinan perempuan di instansi masing-masing.
“Melanjutkan program kerja tahun lalu, tahun 2024 kami akan melaksanakan kunjungan ke Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mendorong penempatan pejabat perempuan agar mencapai persentase diatas 30 persen. Kami juga akan menyusun policy brief “Partisipasi Perempuan di dalam Birokrasi” yang akan disampaikan kepada pembuat kebijakan seperti Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya,” tutur Sally.
Baca Juga: Kemen PPPA Perkuat Sistem Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Banten
Lebih lanjut Sally menyampaikan upaya-upaya PIMTI dalam memberdayakan perempuan melalui program peningkatan partisipasi perempuan dalam birokrasi melalui Sekolah PIMTI, pemberdayaan kewirausahaan melalui Toko PIMTI, dan kegiatan sosial pemberian bantuan pada pihak yang membutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir melalui tapping video Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah; dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar yang turut menyampaikan pentingnya peran perempuan berpartisipasi dalam diplomasi global sektor tenaga kerja, dan sektor lingkungan hidup.***
